BALI – Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyebut kesenjangan pendanaan menjadi salah satu persoalan mencapai pembangunan berkelanjutan di sektor kelautan (SDGs-14).
Hal itu disampaikan pada Dialog G20 Global Blended Finance Alliance membahas Sustainable Freshwater and Ocean Wealth, yang menerupakan side event World Water Forum (WWF) di Denpasar, Bali, Minggu (19/5/2024).
“Forum ini sangat penting khususnya sebagai salah satu solusi mengatasi kesenjangan pendanaan untuk pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, khususnya di negara-negara berkembang, negara-negara kepulauan kecil, dan negara-negara terbelakang,” ujar Menteri Trenggono
DIkatakan bahwa berdasarkan penelitian United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) dibutuhkan pendanaan ideal sebesar USD175 miliar per tahun untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan di sektor kelautan (SDGs 14).
Namun berdasarkan data tahun 2013-2018, pendanaan untuk SDGs Goal 14 hanya sebesar USD2,9 miliar per tahun.
Untuk itu, Skema Global Blended Finance Alliance (GBFA) menurutnya sangat penting untuk dijadikan jembatan kesenjangan pendanaan khususnya bagi negara-negara berkembang, negara-negara kepulauan kecil, dan terbelakang dalam meningkatkan aksi perubahan iklim dan pencapaian target SDGs 14.
GBFA terdiri dari pemerintah, filantropi, pasar karbon, swasta, pendanaan internasional, dan investor nasional maupun internasional.
“Pertemuan ini mempunyai peran strategis bagi seluruh negara dan seluruh stakeholder dalam berkolaborasi dan bersinergi untuk mewujudkan Sustainable Freshwater and Ocean Wealth,” ungkapnya.
Lebih jauh Menteri Trenggono memaparkan, Pemerintah Indonesia sejatinya memiliki lima program ekonomi biru untuk pembangunan sektor kelautan dan perikanan yang berkelanjutan. Lima program ini erat kaitannya dengan tata kelola sumber daya perairan di darat dan laut yang berkelanjutan.
Kelimanya meliputi perluasan kawasan konservasi laut; penangkapan ikan terukur berbasis kuota; pengembangan budidaya berkelanjutan di laut, pesisir, dan darat; pengendalian dan pengawasan pemanfaatan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, serta aksi pembersihan sampah plasitik di laut melalui gerakan partisipasi nelayan.
Melalui lima program ekonomi biru, pemerintah Indonesia ingin memastikan keberlanjutan ekosistem perairan, ketersedian pangan melalui produk kelautan dan perikanan, serta mewujudkan pemerataan pertumbuhan ekonomi di wilayah pesisir.
Ekosistem perairan yang sehat, sambungnya, juga akan berkontribusi dalam menahan laju perubahan iklim yang menjadi persoalan global saat ini.
“Indonesia sangat terbuka terhadap multi stakeholder yang ingin berkolaborasi dan bersinergi baik terkait dengan kebijakan, sumber daya manusia, data dan teknologi, pendanaan, serta memperkuat jaringan pasar dan pelaku usaha.
