WAWAINEWS – Penetapan Hari Penegakan Kedaulatan Negara melalui Keppres No 2 Tahun 2022 saat ini ramai disoroti lantaran tidak mencantumkan peran Presiden ke 2 (dua) Soeharto saat Serangan Umum 1 Maret 1949. Kekinian nama dan peran Soeharto disebutkan ada dalam Naskah akademik.
Seperti apa fakta sejarah yang terjadi sebenarnya. Peran Soeharto dalam peristiwa 1 Maret 1949 disampai oleh Sejarawan Senior, Anhar Gonggong, dalam acara Apa Kabar Indonesia Malam TV One yang dipandu oleh Putri Violla, Sabtu, (05/03/2022), malam, dengan tema Pemaparan Sejarawan Terkait Hilangnya nama Soeharto di Keppres 1 Maret.
Anhar Gonggong menyebutkan, memiliki 2 (dua) sumber utama terkait peristiwa 1 Maret 1949. Pertama, Anhar Gonggong, mengaku memiliki dokumen kecil judulnya surat perintah kepada Opera Soeharto, bukan Kolonel ketika itu untuk mempersiapkan serangan besar-besaran bukan serangan umum.
Hal itu sesuai isi dalam dokumen yang tertera tanggal 25 Februari 1949.
Fakta kedua, lanjut Anhar, adalah laporan dari Bandaran Simatupang. Dalam laporan tersebut ada hal menarik jelasnya, bagaimana Simatupang bertemu dengan Bambang Sugeng di sebuah desa, lalu Bambang Sugeng menyatakan kepada Simatupang yang ketika itu berkedudukan sebagai kepala staf angkatan perang untuk melakukan serangan ke Yogyakarta.
“Dalam pertemuan antara Simatupang dan Bambang Sugeng ketika itu, Sugeng menyampaikan apa tidak sebaiknya kita melakukan serangan ke Yogyakarta supaya nanti kalau Yogyakarta kembali ke kita, dengan terhormat hasil perjuangan,” ungkap Anhar.
Dia menyebutkan, ada semacam keinginan dari Bambang untuk merebut Yogyakarta, bukan dikasih. Itu adalah fakta yang diperolehnya.
Namun demikian, dia tidak menapikkan peranan dari Sultan dan Jenderal Sudirman tentu saja pesan dalam posisii mereka masing masing. Tetapi jelasnya, dalam tatanan ketika itu, Soeharto itu adalah penguasa Yogyakarta dalam posisi Komandan White Cris 3
“Dengan posisinya Pak Soeharto sebagai Letnan Kolonel, ketika itu berhak untuk menetapkan aturan-aturan yang akan dilakukan dalam serangan tersebut. Itu pun sesuai dengan sepanjang yang saya ketahui dan mendengar cerita dari berbagai pihak yang pernah terlibat, bahwa Soeharto lah yang mengatur serangan 1 Maret 1949 enggak ada yang lain,” paparnya.
Yang menarik ketika kejadian serangan 1 Maret 1949 tersebut, bahwa Soeharto selalu berkonsultasi dengan Sultan, dengan masuk ke istana dan seterusnya.
“Saya kira memang perlu dipikirkan, bahwa serangan 1 Maret 1949 tersebut ada dalam kerangka pemerintahan darurat ketika itu. itu fakta sejarah yang tak bisa ditolak juga,” ucapnya, mengaku mendengar Sujadmoko berscerita dengan adanya pemerintah darurat kebohongan belanda di PBB terbongkar.
Menurutnya, pemerintahan darurat atau disebut PDRI dan Serangan 1 Maret 1949 ketika itu tujuan adalah untuk mempertahankan Indonesia Merdeka. Dengan ada keduanya pemerintahan darurat dan serangan 1 Maret, maka kebohongan Belanda di PBB itu akhirnya terbongkar.
“Saat itu seakan-akan rakyat Indonesia sudah mati, Indonesia tidak ada. Ini hal yang saya kira memang sangat penting untuk dipahami oleh generasi sekarang. Jadi saya tidak mempersoalkan terkait Keppres No 2 tahun 2022. Jadi persoalan bagi saya bahwa fakta sejarah bicara seperti itu,” tegasnya.
Dia menegaskan, kapasitasnya tidak mempersoalkan hilangnya nama Soeharto dalam Keprres, tapi dirinya hanya menyajikan fakta sejarah yang memiliki keakuratan melalui dokumen dan lainnya dari narasumber berkompeten. (mm)
