JAKARTA – Pernyataan Presiden Prabowo Subianto soal pemborosan anggaran daerah seperti membuka tutup panci yang sudah lama berisik. Aroma “kemewahan berjubah fasilitas negara” pun langsung menyeruak dan salah satu yang tercium paling tajam datang dari Kalimantan Timur.
Pemerintah Provinsi Kaltim akhirnya memastikan bahwa polemik pengadaan mobil dinas supermewah senilai Rp 8,49 miliar untuk Gubernur Rudy Mas’ud telah “dituntaskan secara administratif.” Bahasa halusnya: dibatalkan, dikembalikan, dan kini sedang dirapikan berkasnya.
Menurut Kepala Diskominfo Kaltim, Muhammad Faisal, prosesnya sudah dianggap selesai setidaknya di atas kertas. Mobilnya? Belum sempat mencicipi jalanan. Jadi bisa dibilang, ini mungkin satu-satunya mobil miliaran rupiah yang “lebih sering parkir di dokumen daripada di garasi.”
Dari total nilai Rp 8,49 miliar, penyedia hanya menerima sekitar Rp 7,5 miliar. Sisanya? Hampir Rp 1 miliar sudah terlanjur masuk ke kas negara dalam bentuk pajak (PPN dan PPh).
Ironisnya, untuk membatalkan kemewahan ini, pemerintah justru harus antre lagi kali ini di birokrasi pengembalian pajak yang diperkirakan makan waktu dua hingga tiga bulan.
Faisal juga menegaskan bahwa angka Rp 8,49 miliar itu bukan sekadar harga mobil, tapi paket lengkap termasuk pajak, bea balik nama, ongkos kirim antarpulau, asuransi, hingga margin perusahaan. Singkatnya: bukan cuma mobil, tapi “pengalaman premium dari showroom ke kas negara.”
Pengadaan ini sendiri dilakukan lewat mekanisme penunjukan langsung, yang diklaim sah karena hanya ada satu distributor di Jakarta. Sebuah situasi yang terdengar seperti: “pilihannya cuma satu, tapi harganya tetap bikin kaget semua orang.”
Di tengah upaya efisiensi yang digaungkan pemerintah pusat, langkah pembatalan ini diklaim sebagai bentuk komitmen transparansi. Meski begitu, publik kadung bertanya, kenapa harus menunggu disorot dulu baru terasa “tidak efisien”?
Sebelumnya, Prabowo secara terbuka mengkritik pola belanja daerah yang dinilai masih jauh dari kata hemat. Ia menyinggung langsung fenomena pejabat daerah yang menganggarkan mobil dinas hingga Rp 8 miliar di saat kebutuhan dasar seperti jembatan desa justru terabaikan.
Pesannya jelas, nadanya tegas, anggaran itu bukan untuk gaya, tapi untuk guna.
Kasus ini pada akhirnya bukan sekadar soal satu mobil mewah yang batal dibeli. Ini tentang cermin besar tata kelola anggaran: antara kebutuhan rakyat dan selera pejabat, mana yang lebih dulu diprioritaskan?
Dan untuk sementara, jawaban paling jujur mungkin ini, mobilnya belum jalan, tapi ceritanya sudah jauh ke mana-mana.***
