LAMPUNG — Dugaan pemotongan bantuan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah di Universitas Islam Lampung (UNISLA) Kota Metro kian bergema. Ombudsman RI Perwakilan Lampung meminta para mahasiswa penerima manfaat yang merasa dirugikan untuk berani melapor, agar dugaan penyimpangan dana pendidikan itu tidak hanya berhenti di ruang gosip akademik.
Ketua Ombudsman Lampung Nur Rakhman Yusuf menegaskan, pihaknya siap menindaklanjuti dugaan tersebut namun dengan satu syarat sederhana: ada laporan resmi dari pihak yang dirugikan.
“Ombudsman bisa menangani dugaan pemotongan KIP Kuliah sebagaimana diberitakan itu, tapi harus ada laporan langsung pihak yang merasa dirugikan,” ujar Nur Rakhman saat dikonfirmasi Wawai News, Rabu (29/10/2025).
Ia menegaskan, nama pelapor akan dijaga kerahasiaannya. “Kalau khawatir, bisa dirahasiakan. Jangan takut. Penerima KIP Kuliah itu banyak, dan kasus semacam ini memang sering terjadi di beberapa kampus lain di Lampung,” tambahnya.
Dengan nada tegas, Nur Rakhman menekankan agar mahasiswa UNISLA Metro tidak membiarkan praktik seperti ini menjadi budaya kampus.
“Kalau memang ada pungutan yang tak punya dasar, itu namanya pungli. Harus dibuka dan dibersihkan benalu di dalamnya. Harus berani lapor,” tandasnya mengatakan belum tentu pemilik yayasan mengetahui hal ini.
“Bantuan Pintar, Tapi Potongannya Lebih Pintar”
Dugaan penyimpangan KIP Kuliah di UNISLA Metro pertama kali mencuat ketika sejumlah mahasiswa memperlihatkan bukti kwitansi dan catatan transaksi yang mereka nilai janggal.
Dokumen yang ditunjukkan masih berstempel “Institut Agama Islam Agus Salim Metro Lampung” nama lama UNISLA dengan tanda tangan bendahara kampus, menunjukkan pembayaran yang dilakukan antara 2023 hingga 2024.
Dari penelusuran Wawai News, aliran dana itu terlihat seperti buku kas mini yang seolah dirancang bukan oleh akuntan, tapi oleh ilham oportunis.
Beberapa catatan yang diperoleh menunjukkan rincian berikut:
Jika ini bukan bentuk pungutan cerdas, entah definisi kecerdasan macam apa yang sedang diajarkan di ruang kuliah.
Mahasiswa Tak Pegang Rekening, Hanya Pegang Janji
Ironisnya, sejumlah mahasiswa mengaku tidak pernah tahu berapa total dana KIP-K yang mereka terima dari pemerintah. Rekening dan buku tabungan, menurut mereka, justru dipegang oleh pihak kampus.
“Katanya bantuan untuk kami, tapi kok kami cuma dapat buktinya, bukan dananya?” ujar salah satu penerima manfaat dengan nada getir.
Kasus ini mulai terendus saat beberapa mahasiswa mempertanyakan mengapa dana semester berikutnya tak sesuai nominal sebelumnya.
Setelah Berita Viral, Suara Mahasiswa Menghilang
Namun setelah pemberitaan ini ramai, sejumlah narasumber mahasiswa mendadak bungkam. Ponsel mereka tak lagi aktif, pesan tak dibalas, dan satu per satu suara yang sebelumnya lantang kini tenggelam di balik tembok kampus.
Salah satu sumber internal mengaku sempat dipanggil pihak kampus dan diminta menandatangani dokumen, namun menolak menjelaskan isi tandatangan tersebut.
Di tengah keheningan itu, satu hal tetap jelas pendidikan yang seharusnya mencerdaskan bangsa, tak seharusnya menjadi tempat mencerdikkan pungutan.***
