KOTA BEKASI — Kota Bekasi boleh saja menyandang gelar kota terkaya se-Jawa Barat, dengan PDRB menembus Rp279 triliun. Tapi sayang, gelar itu tak berbanding lurus dengan kemampuan menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang justru megap-megap.
Dari target Rp3,3 triliun, capaian PAD Kota Bekasi hanya mentok di angka Rp2,8 triliun. Artinya, ada “kebocoran” sekitar Rp765 miliar angka yang cukup untuk bikin jalan tol pribadi dari Bekasi ke Bali (kalau bisa).
Ketua Forum Komunikasi Intelektual Muda Indonesia (Forkim), Mulyadi, tak ragu menyebut kebocoran PAD Bekasi ini bukan lagi dugaan, tapi sudah seperti ban mobil bocor yang dibiarkan jalan terus, jelas-jelas bahaya.
“Saya menduga Bapenda sendiri enggak tahu jumlah kamar hotel dan meja restoran di kota ini. Yang ada cuma tahu jumlah tempat dugem!” sindir Mulyadi, Kamis (26/6/2025).
Masalahnya, data dasar seperti jumlah kamar hotel dan meja restoranyang jadi basis pajak konon masih simpang siur. Mulyadi menduga, hotel tahu kamar mereka, tapi Bapenda?.
Lebih lucu lagi soal tapping box, alat perekam transaksi restoran yang katanya sering “ngilang” tiap Sabtu-Minggu, saat pengunjung ramai.
“Mungkin alatnya lelah, butuh libur juga,” celetuk Mulyadi.
Kuat dugaan, ini disengaja agar hubungan mesra nan gelap antara pengusaha dan petugas pajak terus terjaga. Mulyadi bahkan menyentil gaya hidup mewah sejumlah oknum Bapenda yang tak mencerminkan instansi yang katanya kere karena target meleset.
Pajak reklame juga ikut disorot. Mulyadi menyebut banyak reklame milik mantan pejabat yang bebas melenggang tanpa tagihan pajak.
“Mungkin karena fotonya bikin nostalgia, jadi dimaafkan,” ujarnya, geli.
Lebih jauh, Forkim mengkritisi sistem manual ala Bapenda yang masih ketinggalan zaman di tengah era digitalisasi. Belum lagi soal akurasi data, transparansi, hingga tingginya biaya operasional akibat terlalu banyak “tanda tangan basah”.
Disparitas BPHTB juga menjadi catatan. Harga pasar sering tak sesuai dengan yang tercantum di akta jual beli. “Selisihnya kemana? Ke langit? Ke laut? Atau ke kantong pribadi?” tanya Mulyadi, sambil mengunyah rujak kesukaannya.
Temuan BPK Jabar 2024 juga menyiram bensin ke api: ada piutang PBB-P2 lebih dari Rp1,5 miliar yang belum tercatat dengan benar. Menurut Mulyadi, ini membuktikan kegagalan sistemik, sekaligus potret lemahnya kepemimpinan di Bapenda.
“Kepala Bapenda gagal total. Kalau ini perusahaan, sudah dipecat. Tapi karena ini birokrasi, ya mungkin malah dapat promosi,” tegasnya.
Ia mendesak Wali Kota Bekasi Tri Adhianto untuk segera turun tangan. “Evaluasi total. Kalau perlu, Bapenda direstruktur seperti klub bola yang kalah terus, pecat pelatih dan ganti pemainnya!”pungkasnya.***
