New Deal ini adalah perubahan. Bukan status quo. Status quo akan memperdalam krisis mental. Perubahan akan bicara kebangkitan. Kebangkitan seperti apa?
Pertama, kita harus mereformasi total birokrasi negara. Mentalitas pejabat dirubah dengan akhlak. Revolusi mental dirubah dengan revolusi akhlak. Semua pejabat harus ikut pengajian-pengajian dan mendekat diri pada spiritualitas. Termasuk ibu2 pejabat.
BACA JUGA: Tujuh Tantangan Terbesar Indonesia 2023: Pemberantasan Korupsi
Kedua, kekayaan pejabat negara harus dibatasi. Orang-orang kaya boleh menjadi kaya, asalkan tidak terkait kekuasaan. Tidak boleh ada menteri, misalnya, yang punya ikatan dua tingkatan atau hubungan darah, dengan pengusaha besar. Ini untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan.
Ketiga, memperluas kehidupan komunal yang religius. Kehidupan komunal untuk melihat rekam jejak pemimpin dalam lingkup rakyat secara langsung. Religiusitas terhubung dengan agenda komunal. Pilihannya bukan dengan clubbing dan arisan mewah lainnya. Sehingga menambah kekuatan moral elit dan rakyat.
BACA JUGA: Pemuda, Bangkit Melawan atau Mati Kelaparan
Penutup
Budaya hedonisme dan glamour kalangan pejabat pajak dan pejabat negara lainnya semakin menghiasi perbincangan publik. Dari mulai mobil mewah Jaksa Pinangki, tas mewah Jaksa Ema, baju mahal Brigjen Rian Hidayat, tas 500 juta menantu Jokowi, pejabat pajak dengan Club MOGE, pejabat pajak Rafael dengan kekayaan 56 Milyar, dan lain sebagainya. Semua ini menunjukkan kegagalan total Revolusi Mental Jokowi yang menganjurkan kesederhanaan dan menyingkir budaya materialistik. Jokowi gagal menjadi panutan, karena keluarganya juga glamour, selain pembantunya.
Ke depan perlu ada kesepakatan baru tentang perubahan, New Deal. Perubahan atau Change ke arah mana?
BACA JUGA: Jenderal Dagang Narkoba, Catatan Delapan Tahun Revolusi Mental Jokowi
Kita perlu mengeser Revolusi Mental dan menguburnya, dengan menggantikan dengan Revolusi Akhlak. Para penguasa ke depan harus berakhlak. Tidak suka glamour dan harus pro rakyat miskin. Di Malaysia misalkan, seluruh pejabat kementerian memotong gajinya 20% sebagai simbol keprihatinan. Sri Mulyani di Indonesia mempunyai Motor Gede dan sepeda Brompton yang mahal sekali. Kedepan pejabat keuangan negara harus steril dari glamour dan KKN. Mereka harus berakhlak kharimah. Jika kita pertahankan status quo, dengan rezim penerus Jokowi, Indonesia akan tenggelam. Musnah. (***)