LAMTIM – Mentalitas feodalisme masih mengakar di Lampung Timur. Sikap feodal, pejabat merasa memiliki kedudukan lebih tinggi daripada rakyat persis di zaman priyayi masih terjadi.
Pejabat dan priyayi memiliki privelis lebih dibanding rakyat. Namun, sekarang zaman modern dan rakyat adalah raja. Pejabat tak ubahnya hanya pelayan rakyat.
Mereka digaji dan dipercaya rakyat menjalankan fungsi kepejabatannya atau fungsi-fungsi pelayanan publik.
Namun, mentalitas feodal ternyata belum sirna juga. Banyak kasus reaksi atau tindakan pejabat yang merasa memiliki privelis lebih. Sehingga mereka mudah marah dan bereaksi berlebihan, karena merasa pejabat.
Hal tersebut terjadi di wilayah Lampung Timur, salah seorang Kepala Bidang (Kabid) Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Lampung Timur, diketahui bernama Heri Antoni, saat melakukan giat monitoring verifikasi kegiatan pengelolaan Dana Desa tahun anggaran 2020 di Desa Bukit Raya, Kecamatan Marga Sekampung, Kamis (28/1/2021).
Ketika Kabid PMD Lamtim, melakukan monitoring pihak yang terlibat dalam pengelolaan kegiatan dan anggaran program Dana Desa (DD) tidak semua hadir meski ada yang hadir semua tim membisu mengarahkan untuk satu pintu yakni Kabid Perekonomian Pemberdayaan Masyarakat Desa.
Disitulah arogansi mulai terlihat Heri Antoni pun terkesan membela saat wartawan bertanya pada Ketua TPK Desa Bukit raya dengan mengatakan “ini sudah urusan saya, jangan tanya TPK, saya sudah monitoring, saya memastikan empat kegiatan bidang fisik di Bukit raya secara kuantitas sudah terlaksana,” ucapnya.
Bahkan dia dengan nada keras mengatakan mengenai kualitas, yang telah dikerjakan profesor yang botak sekalipun tidak bisa menentukan kualitas bangunan.
“Yang bisa menentukan itu adalah uji laboratorium,” ucapnya lagi dengan nada tinggi.
Begitu pun saat desak media yang ikut menyaksikan monitoring tersebut, mempertanyakan soal mekanisme pengecekan fisik Heri Antoni mengatakan, “pengukuran sudah dilakukan Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) dan Camat juga sudah ikut ngawasi, kalau kawan-kawan wartawan ragu dan mau ngukur silahkan, saya tunggu,” ucapnya.
Dikatakan saat pengecekan pada titik terakhir fisik di kegiatan pembangunan drainase desa Bukit Raya, saat ketua TPK diminta wartawan dan rekan-rekan Lembaga Swadaya Masyarakat untuk mengukur ketebalan atau volume bangunan. “Jadi gini, itu ngga bisa satu titik ya, ada kurang ada lebih. Maaf ya bang yang ngitung harus tim teknis, kamu orang liat aja, kalau itu pariatif, ga bisa titiknya sedikit, ada kurang ada lebih,” kata Antoni kepada para wartawan
Raja Niti selaku lembaga swadaya yang ikut bertanya kepada tim teknis untuk meyakinkan ukuran ketebalan bangunan drainase bagian bawah sama dengan bagian atas, tim teknis yang kerap disapa dengan panggilan Yoga oleh Heri Antoni mengatakan, “Kalau saya liat realisasi seperti ini, ya seperti ini bapak kalau mau ngecek liat di dokumentasi yang ngerjain,” ucap tim teknis dengan nada kesal pada wartawan tersebut.
Bahkan Kabid PMD Dinas PMD Kabupaten Lampung Timur Heri Antoni langsung ikut menimpali dengan arogansi dengan mengatakan “gini ya, dokumentasi keseluruhan setiap hari ngga kamu orang kerja ngeliat kerjaan itu, jadi gini intinya kami liat fisiknya ada, kalau ada yang kurang nanti kita tambahin, kita bilang kepala desa,” ucap Heri Antoni sambil berlalu.
Dilain pihak, kepala desa Bukit Raya saat akan dikonfirmasi terkait pemberitaan dugaan kegiatan fiktif ditahun 2018 dan 2019, serta dugaan mark up anggaran pada pelaksanaan program DD tahun anggaran 2020 dan lain-lain oleh wartawan ia mengaku sedang sakit dan tidak bersedia di konfrimasi
“Terus terang saya belum bisa bicara untuk dikonfirmasi, ini kondisinya saya sedang tidak enak badan, kadar gula darah saya naik,” ucapnya pada wartawan hanya dikantornya.
Pelaksaan monitoring kegiatan pengelolaan dan pelaksanaan program DD adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi kinerja para pihak pengelola dan penanggungjawab kegiatan, agar dapat diketahui apakah tanggung jawab para pihak pengelola kegiatan dan anggaran sudah terpenuhi sesuai dengan aturan berlaku atau tidak dengan pengecekan melalui administrasi serta wujud bangunan yang ada di desa.
Untuk bangunan semestinya dilakukan pengecekan secara utuh, baik kuantitas maupun kualitas, serta volume bangunan-bangunan yang dilaksanakan agar dapat dirasakan manfaatnya dalam waktu jangka panjang.
Bahkan hasil monitoring dapat disampaikan ke publik tentang bagaimana hasil monitoring tersebut untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat bahwa program unggulan Dana Desa tersebut benar-benar terlaksana dengan sistem pengawasan dan pembinaan yang baik dan benar. (Wahid)
