Scroll untuk baca artikel
Lampung

Pelajar Lampung Timur Naik Perahu ke Sekolah, Netizen: Lapor KDM Aja Bang

×

Pelajar Lampung Timur Naik Perahu ke Sekolah, Netizen: Lapor KDM Aja Bang

Sebarkan artikel ini
Pelajar di Lampung Timur setiap hari naik perahu getek hingga 700 meteran untuk ke sekolah, jembatan yang dijanjikan masih sebatas wacana, tiang sudah ada hanya sebagai pemanis?- foto doc

LAMPUNG TIMUR — Di saat buku pelajaran terus diperbarui, cara berangkat sekolah di Desa Kali Pasir, Kecamatan Way Bungur, justru terasa seperti pelajaran sejarah. Puluhan pelajar setiap hari menyeberangi sungai menggunakan perahu kayu lapuk, tanpa pelampung, tanpa pengaman, hanya bermodal keberanian dan doa orang tua.

Video kondisi tersebut viral. Bukan karena keindahannya, tapi karena ironi yang terlalu telanjang untuk diabaikan.

GESER UNTUK BACA BERITA
GESER UNTUK BACA BERITA

Alih-alih langsung membahas solusi teknis, netizen malah kompak bercanda getir. Salah satu komentar yang paling ramai berbunyi:

“Coba teriak nama KDM bang, pasti langsung dibantu.”

KDM yang dimaksud tentu Kang Dedi Mulyadi, Gubernur Jawa Barat bukan Lampung. Candaan ini menyebar cepat, disambut komentar lain yang lebih pedas:

“Kalau gubernur sini nggak dengar, lapor ke KDM aja.”
“Masalahnya ini bukan wilayah kerja beliau.”
“Jembatannya nggak nyambung jalurnya sama KDM.”
“Itu jembatan lama, anggarannya kayaknya habis dimakan rayap.”

Humor netizen memang jenaka, tapi substansinya pahit: rakyat sampai harus bercanda untuk menarik perhatian negara.

BACA JUGA :  DUH! Limbah PT BKM di Lampung Timur Langsung Mengalir ke Way Sekampung

Setelah unggahan Andre Angler warga setempat yang viral, lokasi penyeberangan mendadak ramai. Aparat, warga, hingga konten kreator berdatangan. Mereka menyaksikan langsung momen pelajar pulang sekolah seolah untuk pergi memancing.

“Benar bang, hari ini ramai sekali. Banyak yang datang melihat langsung. Baru sekarang,” ujar Andre Angler, kepada Wawai News, Minggu (1/2).

Fenomena klasik: sunyi sebelum viral, ramai setelah algoritma bicara.

Jawaban Bupati: Anggaran Tak Sampai, Jembatan Menyusul

Menanggapi kegaduhan publik, Bupati Lampung Timur Ela Siti Nuryamah akhirnya angkat bicara. Ia menegaskan persoalan ini bukan hal baru dan mengaku sudah berkali-kali turun langsung ke lokasi.

BACA JUGA :  Praktisi Pers Senior Lampung Apresiasi Polres Tanggamus

“Panjang jembatan sekitar 100 meter. Jika dibangun sendiri oleh kabupaten, saat ini kami belum mampu karena keterbatasan anggaran,” ujar Ela.

Pemkab Lampung Timur, kata dia, telah mengajukan pembangunan jembatan permanen ke pemerintah pusat sejak beberapa tahun lalu, baik melalui Kementerian PUPR maupun skema bantuan presiden. Namun hingga kini, proposal masih lebih sering menyeberang meja ketimbang sungai.

Di tengah keterbatasan anggaran, Pemkab mengusulkan Jembatan Gantung Merah Putih sebagai solusi sementara. Rencananya, proyek ini akan dibangun oleh pemerintah pusat pada triwulan I atau II 2026.

BPJN disebut sudah berkoordinasi dan dijadwalkan turun untuk pengukuran teknis.

“Ini agar pelajar dan warga tidak lagi bergantung pada perahu kecil yang sangat berisiko,” jelas Ela.

Namun, untuk jembatan permanen, kebutuhan anggarannya tak main-main: sekitar Rp80 miliar. Sementara kemampuan daerah baru Rp18,99 miliar. Sisanya? Masih menunggu kemurahan hati APBN.

BACA JUGA :  Pantai di Lamtim Berwarna Hitam Akibat Tercemar Limbah

Bupati juga mengingatkan bahwa persoalan di Way Bungur bukan sekadar jembatan.

“Tanggul sungai pendek dan lemah. Itu sebabnya banjir kerap terjadi di Purbolinggo dan Way Bungur,” ujarnya.

Karena itu, pembangunan jembatan permanen nantinya harus diawali FS dan DED, agar tidak sekadar berdiri, tapi juga bertahan.

DIketahui bahwa, kasus Way Bungur kembali menegaskan satu hal di banyak tempat, viral adalah pintu masuk pelayanan publik. Namun kasus Way Bungur bertahun tahun viral namun realisasi jembatan masih nol.

Anak-anak menyeberang sungai setiap hari bukan untuk konten, tapi untuk sekolah. Netizen boleh bercanda soal KDM, tapi faktanya, tanggung jawab tetap berada di tangan pemimpin setempat dan negara.

Sebab pendidikan seharusnya dimulai dari ruang kelas bukan dari perahu lapuk yang menantang maut setiap pagi.***