BANDUNG – Pemerintah Provinsi Jawa Barat menegaskan pentingnya solusi bersama terkait polemik operasional Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati dan usulan pembukaan kembali penerbangan di Bandara Husein Sastranegara, Kota Bandung.
Hal ini disampaikan Asisten Daerah II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Jabar, Sumasna, menanggapi usulan Wali Kota Bandung yang meminta agar penerbangan di Bandara Husein kembali diaktifkan.
Menurutnya, diperlukan kebijakan pemerintah pusat yang mampu mengakomodasi kepentingan semua pihak secara adil.
“Kita semua menunggu arah kebijakan dari pemerintah pusat. Harapannya, keputusan yang diambil bisa menguntungkan baik bagi Pemprov Jabar maupun Pemkot Bandung,” ujar Sumasna saat ditemui di Kota Bandung, Rabu (18/6/2025).
Pemerintah Provinsi Jawa Barat, lanjut Sumasna, berkepentingan besar terhadap optimalisasi BIJB Kertajati, yang berlokasi di Kabupaten Majalengka. Bandara ini disebutnya vital sebagai penghubung udara bagi masyarakat di wilayah Jabar bagian timur hingga Jawa Tengah bagian barat.
“Kertajati memiliki potensi besar, terutama saat musim haji dan umrah. Pasarnya jelas dan perlu terus diperkuat,” tegasnya.
Meski begitu, Sumasna tak menampik pentingnya Bandara Husein Sastranegara bagi Kota Bandung, terutama dalam mendukung sektor pariwisata dan perekonomian sebagai ibu kota provinsi.
“Kami memahami kebutuhan Bandung sebagai pusat ekonomi dan destinasi wisata. Bandara merupakan infrastruktur krusial untuk pertumbuhan kota ini,” katanya.
Ia menegaskan, bukan soal memilih salah satu bandara, tetapi mencari jalan tengah agar keduanya bisa beroperasi secara fungsional dan saling melengkapi.
“Ini bukan pertarungan antara Kertajati dan Husein. Ini soal sinergi dan efisiensi sistem transportasi udara di Jabar. Mari kita sama-sama berharap ada kebijakan yang adil, solutif, dan berjangka panjang,” pungkasnya.***
