FKMPB akan terus berjuang bila memang itu adalah aset negara harap laksanakan sesuai SOP dan bukan tindak kesewenang wenangan pemerintah daerah dan pastinya melibatkan DPRD sebagai pengawasan. Jika itu memang telah ada ketetapan milik swasta maka harus dipertegas agar tidak ada lagi yang mempersoalkan.
Baca Juga : Klaim Lahan Pasar Swasta Nusantara Duren Jaya Oleh Pemerintah Dipertanyakan?
“Kami sekarang menunggu audiensi dengan Pemkab Bekasi melalui surat permohonan yang telah disampaikan. Pertanyaan soal kejelasan status lahan itu. Sehingga jelas dan terang kedepannya,”Pungkasnya.***