TANGGAMUS — Proyek revitalisasi SMAN 1 Semaka mendadak jadi tontonan publik. Bukan karena gedung baru menjulang megah, bukan pula karena inovasi pendidikan.
Sorotan justru tertuju pada dua unit toilet yang disebut-sebut menelan anggaran Rp177.329.394,53 angka yang setara dengan membangun satu rumah tipe 45 lengkap dengan dapur dan carport di sebagian wilayah Lampung.
Di lapangan, pekerja masih berjibaku. Bukan puluhan, hanya empat orang, dan satu pun bukan warga Semaka. Mereka “diimpor” dari Pringsewu dan Wonosobo.
Padahal proyek ini adalah swakelola, konsep yang dalam teori digadang-gadang memprioritaskan pemberdayaan masyarakat setempat. Namun, praktiknya? Warga sekitar justru kebingungan.
“Swakelola ini swakelola siapa? Kami cuma lihat orang luar yang kerja,” ujar seorang warga Semaka dengan nada getir, Sabtu 15 November 2025.
Pertanyaan yang wajar, mengingat Petunjuk Teknis Dirjen Pendidikan Menengah Nomor M2400/C/HK.03.01/2025 menegaskan: swakelola wajib melibatkan unsur masyarakat lokal serta dilaksanakan secara transparan dan akuntabel.
Dari hasil pemantauan, pekerjaan yang dilakukan tak menunjukkan tanda-tanda “revitalisasi penuh”.
Tidak ada pembongkaran total. Tidak ada pemasangan kusen baru. Tembok hanya dinaikkan sekitar 40 sentimeter. Sisanya? Tambal-sulam sederhana.
“Saya lihat cuma nambah tembok dikit dan kusen cuma beberapa. Itu saja,” kata seorang pekerja di lokasi.
Meski begitu, papan proyek tetap berdiri gagah di halaman sekolah, menyampaikan angka-angka fantastis di bawah terik matahari.
Total anggaran revitalisasi mencapai Rp1,17 miliar, dengan toilet dua unit sebagai primadona anggaran. Saking tingginya angka itu, warga menyebutnya “Toilet Sultan Semaka” julukan yang lahir dari heran, bukan kagum.
Secara administratif, proyek ini dikelola Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP). Namun, apa yang terlihat di lapangan menunjukkan adanya jurang antara teori dan praktik.
Tenaga kerja lokal nihil, warga tidak tahu tahap perencanaan, bahkan ada yang baru sadar ada proyek setelah papan informasi dipasang setelah pondasi berdiri.
Jika swakelola dianalogikan sebagai “gotong royong modern”, maka proyek ini lebih mirip “borongan gaya lama dibungkus label swakelola”.
Sumber internal menyebut adanya dugaan rangkap jabatan dalam struktur pelaksana. Seorang guru bersertifikasi diduga merangkap:
- Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarpras
- Bendahara BOS
- Bendahara Proyek Revitalisasi
Dalam dunia manajemen risiko, ini disebut single point of failure. Dalam dunia birokrasi, ini biasa disebut “superhero tanpa jubah”. Namun dalam dunia pengawasan keuangan negara, ini adalah potensi konflik kepentingan yang nyata.
Upaya wartawan menghubungi kepala sekolah berulang kali tidak membuahkan hasil. Telepon tak diangkat, pesan WhatsApp tak direspons.
Sebuah sikap yang biasanya muncul ketika seseorang sibuk atau ketika terlalu banyak pertanyaan yang masuk sebelum ada jawaban yang siap.
Publik berharap Aparat Penegak Hukum (APH) masuk lebih awal, sebelum proyek toilet ini berubah menjadi toilet beraroma masalah hukum.
KASUS TOILET MAHAL INI BUKAN SEKADAR SOAL BANGUNAN
Ini bukan hanya soal dua toilet. Ini soal:
- transparansi anggaran,
- prinsip swakelola yang diabaikan,
- pemberdayaan lokal yang dicoret,
- potensi konflik kepentingan,
- serta kualitas pengawasan pendidikan di daerah.
Toilet Rp177 juta ini mungkin belum rampung, tetapi pertanyaannya sudah lengkap:
Proyeknya siapa? Swakelolanya siapa? Keuntungannya siapa? Dan toilet seperti apa yang harganya setara rumah?.***
