KOTA BEKASI – Anggota DPRD Kota Bekasi dari Fraksi PKB, Ahmadi Madonk, memastikan sektor pendidikan dan kesehatan tetap menjadi prioritas dan tidak terdampak langsung oleh kebijakan efisiensi anggaran daerah. Pengurangan hanya terjadi pada belanja langsung ATK dan Jaldis (perjalanan Dinas),
Namun demikian Madonk sapaan akrab politisi muda PKB ini, mengakui efisiensi terjadi terhadap 11 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Bekasi, termasuk pendidikan dan kesehatan. Hanya saja untuk dua OPD tersebut, efisiensi menyasar pada pos anggaran yang tidak berkaitan langsung dengan pelayanan publik.
“Contohnya, untuk pendidikan, dari Rp1,9 triliun hanya turun menjadi Rp1,8 triliun. Itu pun efisiensinya hanya di ATK (alat tulis kantor) dan perjalanan dinas, bukan di program belajar atau layanan rutin,” kata Ahmadi Madong, menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi bersama Komisi 4 DPRD Kota Bekasi.
Ia menegaskan, bahwa untuk kebutuhan vital seperti pengadaan obat-obatan di sektor kesehatan juga tidak tersentuh efisiensi.
“Kalau pelayanan dipotong, negara salah. Pelayanan kesehatan itu vital,” tegasnya, saat dikonformasi, Sabtu (26/4/2025).
Ahmadi menyebut Komisi 4 terus mengawasi realisasi efisiensi ini, terutama agar tidak berdampak buruk pada pelayanan kepada masyarakat.
Evaluasi juga melibatkan auditor internal dan sudah mendapat persetujuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
“Hasil audit dan Renja 2025 memperlihatkan efisiensi hanya di perjalanan dinas dan ATK, tidak ada laporan pemotongan pelayanan,” jelas Ahmadi.
Ia menambahkan, Komisi 4 DPRD Kota Bekasi bersikap terbuka dan interaktif dengan dinas terkait. Jika ada kekurangan anggaran yang mempengaruhi pelayanan, Komisi 4 siap mendorong penambahan anggaran.
Ahmadi mencontohkan, ketika terjadi pemotongan anggaran untuk subsidi pendidikan di SMP swasta bagi warga tidak mampu, pihaknya langsung mengambil tindakan.
“Anggaran dari Rp10 miliar turun jadi Rp3 miliar. Saya sendiri yang langsung telepon Bapelitbangda untuk minta dinaikkan lagi. Karena ini untuk masyarakat,” kenangnya.
Komisi 4, lanjut Ahmadi, juga membuka ruang komunikasi dengan masyarakat. Jika muncul isu-isu terkait pelayanan publik, pihaknya siap menindaklanjuti.
“Kita terbuka. Kalau ada isu yang menyesatkan, kita minta masyarakat langsung lapor. Kita akan konfrontir dan klarifikasi,” tutupnya.
Ahmadi berharap masyarakat tetap tenang, karena DPRD akan terus mengawal pelayanan pendidikan dan kesehatan agar tidak terganggu akibat efisiensi anggaran.***
