LAMPUNG UTARA – Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMP Negeri 2 Abung Semuli, Kabupaten Lampung Utara, menuai sorotan. Minimnya transparansi serta tertutupnya informasi anggaran menimbulkan tanda tanya besar, bahkan di kalangan internal sekolah sendiri.
Sejumlah dewan guru mengaku tidak mengetahui sedikit pun terkait pengelolaan dana BOS di sekolah tersebut. Menurut mereka, informasi anggaran hanya diketahui oleh kepala sekolah dan bendahara.
“Kami nggak tahu-menahu Bang soal dana BOS. Lebih jelasnya konfirmasi ke kepala sekolah, karena yang tahu soal BOS cuma dia dan bendaharanya,” ujar salah satu guru, Jumat (23/1/2026).
Pengakuan serupa disampaikan guru lainnya. Mereka menyebut papan informasi penggunaan dana BOS tidak pernah dipasang di lingkungan sekolah, sebagaimana diwajibkan dalam prinsip transparansi pengelolaan keuangan pendidikan.
“Nggak ada papan informasinya, nggak pernah dipajang,” terangnya singkat.
Ironisnya, minimnya informasi keuangan ini berbanding lurus dengan kehadiran kepala sekolah yang dinilai tidak optimal. Berdasarkan keterangan para guru, kepala SMPN 2 Abung Semuli disebut hanya hadir ke sekolah setiap hari Senin.
“Pak kepala sekolah datangnya kalau hari Senin saja Bang. Hari berikutnya nggak pernah datang,” tandasnya.
Pantauan di lokasi turut menguatkan kondisi tersebut. Tidak ditemukan akses informasi publik terkait pengelolaan dana BOS. Bahkan, kondisi fisik sekolah menunjukkan minimnya perawatan. Di bagian pendopo depan gedung sekolah, kayu terlihat kropos dan lapuk, menimbulkan kesan bahwa pemeliharaan sarana sekolah luput dari perhatian.
Padahal, berdasarkan data resmi yang didapat media ini, SMP Negeri 2 Abung Semuli menerima dana BOS sebesar Rp223.300.000 untuk 385 siswa, dengan pencairan tahap I pada 22 Januari 2025. Namun, penelusuran terhadap dokumen penggunaan anggaran justru memunculkan sejumlah catatan kritis.
Dalam rincian belanja, total penggunaan dana tercatat sebesar Rp222.300.000, sehingga terdapat selisih Rp1.000.000 yang hingga kini belum dijelaskan secara terbuka. Selisih tersebut menimbulkan pertanyaan, apakah dana masih mengendap di rekening sekolah, belum direalisasikan, atau terjadi kekeliruan pencatatan.
Pos anggaran terbesar tercatat pada pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah sebesar Rp68.581.000 atau sekitar 31 persen dari total dana BOS. Nilai ini dinilai cukup signifikan dan memerlukan penjelasan rinci, mulai dari jenis pekerjaan, lokasi kegiatan, hingga bukti fisik pelaksanaannya di lingkungan sekolah.
Sorotan lain mengarah pada pos pembayaran honor sebesar Rp53.300.000. Hingga kini belum diketahui secara jelas honor tersebut diberikan kepada siapa, untuk kegiatan apa, serta apakah penggunaannya telah sesuai dengan petunjuk teknis dana BOS yang berlaku.
Sebaliknya, sejumlah pos strategis justru tercatat nol rupiah, seperti penyediaan alat multimedia pembelajaran dan kegiatan penunjang kompetensi tertentu. Kondisi ini menimbulkan tanda tanya, mengingat sekolah memiliki ratusan siswa dan kebutuhan sarana pendukung pembelajaran seharusnya cukup tinggi.
Pengeluaran lain seperti administrasi kegiatan sekolah sebesar Rp27.089.000 serta kegiatan asesmen dan evaluasi pembelajaran sebesar Rp28.472.000 juga dinilai perlu disertai rincian terbuka agar dapat dipahami publik.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak sekolah belum memberikan keterangan resmi. Bendahara SMP Negeri 2 Abung Semuli, Ana Desmariyani, tidak merespons upaya konfirmasi, sementara kepala sekolah belum berhasil dihubungi. ***
