TANGGAMUS – Pengelolaan dana desa di Pekon Sinar Saudara, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus, Lampung, amburadul. Tidak transparan tersebut menimbulkan spekulasi adanya dugaan penyimpangan.
Dari sejumlah temuan di lapangan diketahui, seperti pada program pemberian makanan tambahan bagi Posyandu, yang tidak jelas juntrung-nya. Selanjutnya terkait program jambanisasi.
Untuk program Jambanisasi sebelumnya telah di tayangkan di Wawai News, bahwa ada temuan 19 titik belum terealisasi dari keseluruhan program mencapai 125 titik melalui anggaran dana desa tahun 2020.
Tapi sayangnya, sampai sekarang belum ada jawaban resmi dari sang Pj Kakon setempat terkait amburadulnya realisasi dana desa di Sinar Saudara karena selalu tidak ada ditempat saat dicoba untuk konfirmasi.
Saat ini, amburadulnya tatakelola penggunaan dana desa di Pekon Sinar Saudara, sejak dipegang sang Pj. Kepala Pekon diakui oleh Ketua Badan Hippun Pemekonan (BHP), Mulki dengan mengatakan jika selalu swadaya saat akan mengadakan rapat untuk membeli Snack dan air mineral.
Hal tersebut tak lain karena, anggaran operasional tidak ada untuk Badan Hippun Pemekonan (BHP). Menurut Mulki, saat mengadakan rapat di Pekon Sinar Saudara diambil dari kocek pribadi yang sifatnya iuran.
“Kalau Insentif atau honorer Alhamdulillah ada, kalau untuk tunjangan Alhamdulillah gak ada dan kalau ada rapat musdus dan musdes itu gak di anggarkan dari dana desa kita swadaya atau iuran” terangnya. Jum’at (19/2/21).
Lebih lanjut Mulki menbahkan bahwa untuk kebutuhan Alat Tulis Kantor (ATK), pihaknya tidak pernah menerima dari pemerintah pekon.
“Untuk ATK segala macem gak ada dari pekon” imbuhnya.Tidak hanya biaya rapat dan musyawarah BHP yang swadaya, melainkan untuk biaya operasional ambulance pun swadaya, bahkan untuk Bahan Bakar Minyak (BBM) nya pun swadaya.
“Tadinya sih ada supirnya, di sini supir banyak, jadi kalau mau bawak Ambulance nya, ya warga bawa sendiri, untuk bensin isi sendiri, kalau ada kerusakan didandan sendiri, ya harus tanggung jawab, jadi anggaran untuk ambulan itu tidak ada” tandasnya.
Sementara saat dikonfirmasi ke Pemerintah Pekon, Sekretaris Pekon Sinar Saudara, Samsuddin menyangkal tudingan BHP, terkait tidak adanya anggaran operasional BHP tersebut.
“Itu gak bener, itu ada anggarannya, udah kami realisasikan, untuk operasional BHP udah saya berikan, silahkan konfirmasi lagi ke BHP, mungkin yang dimaksud BHP itu kalau setiap musyawarah di Masjid” bebernya. Rabu (24/2/21).
Selain itu, Samsuddin warga lainnya, menjelaskan bahwa operasional Ambulance seperti BBM telah dianggarkan, gaji supir udah kami bayarkan.
“Untuk operasional Ambulance kami anggarkan, supaya masyarakat tidak dibebankan, seperti bensin udah ada anggarannya, tahun kemaren sebesar Rp9 juta untuk bensin dan perawatannya” Pungkasnya.
Terpisah, Kusairi selaku supir Ambulance mengakui bahwa untuk gaji supir sudah terealisasi, tapi untuk operasional bahan bakar dikelola oleh Pemerintah Pekon.
“Gaji supir saya udah dibayarkan, tapi kalau untuk biaya minyak dikelola sekdes, paling kalau mau nganter orang sakit, dikasih sekdes untuk beli bensin” ucapnya.
