KOTA BEKASI — Peluncuran Bus Trans Bekasi Keren (Trans Beken) oleh Wali Kota Bekasi Tri Adhianto, Selasa (10/2/2026), tak sekadar seremoni transportasi publik. Ia berubah menjadi ujian politik lokal: antara kepentingan publik, agenda reformasi angkutan massal, dan resistensi lama yang enggan ditinggalkan.
Mantan Ketua Organda Kota Bekasi, Ahmad Juaini, secara terbuka menyatakan dukungannya terhadap pengoperasian Trans Beken. Menurutnya, bus tersebut bukan inovasi mendadak, melainkan kelanjutan trayek lama Transpatriot yang sempat berhenti karena kondisi armada yang sudah tidak layak jalan.
“Bus Trans Beken memang wajib beroperasi. Trayeknya sudah ada sejak dulu, hanya berganti nama dan armada. Pemerintah tidak boleh kalah oleh kepentingan segelintir orang,” kata Juaini kepada Wawai News.
Juaini menjelaskan, Trans Beken menghubungkan simpul-simpul transportasi utama di Kota Bekasi, mulai dari Harapan Indah, Stasiun Kranji, Stasiun Bekasi, hingga Terminal Induk. Pada rute sebaliknya, bus melintasi LRT Bekasi Timur dan LRT Bekasi Barat sebelum kembali ke Harapan Indah.
Ia menegaskan, saat dirinya masih menjabat sebagai Ketua Organda, trayek tersebut telah beroperasi tanpa gejolak. Kuncinya, kata dia, ada pada komunikasi yang berjalan dua arah antara pemerintah, pengusaha, dan pengemudi.
“Kalau sekarang sampai ada demo, itu justru menunjukkan Organda dianggap tidak ada. Ini soal harga diri organisasi, karena secara tidak langsung dinilai tak berfungsi,” ujarnya.
Karena itu, Juaini menilai penolakan sebagian sopir angkutan kota tidak memiliki dasar kuat. Apalagi, Pemerintah Kota Bekasi selama ini dinilai telah memberikan toleransi besar terhadap operasional angkot.
“Kalau mau tegas, pemerintah bisa melarang angkot yang melanggar batas usia kendaraan 15 tahun sesuai perda. Banyak yang sudah tidak layak jalan, tapi tetap diberi ruang mencari nafkah,” katanya.
Juaini juga menyoroti perbedaan jam operasional. Bus Trans Beken memiliki batas waktu operasi, sementara angkot dapat beroperasi hingga 24 jam penuh. Artinya, ruang usaha angkot tetap terbuka.
Ia mengingatkan kembali filosofi pendirian Organda sejak era Presiden pertama RI Sukarno pada 1962.
“Organda itu penyambung lidah pemerintah dan pengusaha, bukan penyulut emosi di jalan. Bukan membawa bensin lalu ditaburkan,” tegasnya.
Ia bahkan mempertanyakan inkonsistensi penolakan. Trayek bus dalam kota dipermasalahkan, sementara trayek angkutan lintas Bekasi–Jakarta justru dibiarkan tanpa protes.
“Bus dari terminal ke Jakarta atau dari Vida ke Kemang tidak dipersoalkan. Tapi ikon Kota Bekasi justru diributkan,” ujarnya.
Juaini juga menyinggung praktik pungutan di sektor transportasi, termasuk di tempat uji KIR, yang menurutnya tidak seluruhnya berkontribusi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Sementara itu, Pemerintah Kota Bekasi menegaskan Trans Beken dihadirkan sebagai solusi transportasi massal yang modern dan terintegrasi. Namun, peluncuran tersebut diwarnai aksi demonstrasi sejumlah sopir angkot yang sempat memblokade Jalan Ahmad Yani.
Wali Kota Bekasi Tri Adhianto menyatakan, Trans Beken bertujuan menghidupkan kembali jalur strategis yang sebelumnya pernah ada, kini dengan standar pelayanan yang lebih baik.
“Kami menyiapkan transportasi publik yang murah, nyaman, bersih, dan terjamin. Tarif Rp4.500 ini jauh lebih hemat dibandingkan ojek online,” ujar Tri.
Sebagai bagian dari sosialisasi, layanan Trans Beken digratiskan selama satu bulan penuh, termasuk masa libur Lebaran. Setelah itu, tarif ditetapkan Rp4.500 dengan sistem pembayaran nontunai (cashless).
Trans Beken juga terintegrasi dengan layanan Trans Jabodetabek menuju Jakarta, memungkinkan warga Bekasi langsung menuju pusat ibu kota seperti Dukuh Atas tanpa harus memutar ke Terminal Induk.
Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Zeno Bachtiar, mengatakan saat ini telah disiapkan 48 titik halte di sepanjang rute. Setiap armada memiliki kapasitas 40 penumpang, dengan jam operasional pukul 05.00–21.00 WIB.
“Standar operasional kami ketat. Bus harus bersih, pengemudi terlatih, dan suhu AC diatur demi kenyamanan penumpang,” kata Zeno.
Dishub juga tengah menyiapkan aplikasi Trans Beken untuk memantau posisi bus secara real-time. Pemerintah berharap layanan ini mendorong masyarakat beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi publik, sekaligus menekan biaya harian dan polusi udara.
“Keberhasilan Trans Beken bukan pada seremoni peluncuran, tapi pada keberlanjutan dan kepercayaan masyarakat,” tutup Zeno.
Di Bekasi, Trans Beken kini bukan sekadar bus. Ia telah menjelma menjadi simbol pertarungan klasik: modernisasi melawan kebiasaan lama. Dan seperti biasa, perubahan paling keras ditolak bukan karena gagal melainkan karena akhirnya benar-benar berjalan.***
