Scroll untuk baca artikel
LampungPertanian

Petani Singkong Kembali Geruduk Kantor Gubernur Lampung, Tuntut Keberpihakan Pemerintah Terkait Harga

×

Petani Singkong Kembali Geruduk Kantor Gubernur Lampung, Tuntut Keberpihakan Pemerintah Terkait Harga

Sebarkan artikel ini
Perwakilan Petani singkong saat diruang diskusi bersama Gubernur Lampung, Mirza, Senin 5 Mei 2025 - foto doc ist

LAMPUNG – Lagi, ratusan petani singkong (ubi Kayu) dari berbagai Kabupaten di Lampung menggelar aksi di depan kantor Gubernur, di Tanjung Karang, Senin 5 Mei 2025.

Aksi Ratusan petani singkong kali dibersamai oleh mahasiswa untuk menyampaikan tuntutan terkait harga singkong yang mereka nilai dinilai tidak sesuai dengan biaya produksi.

GESER UNTUK BACA BERITA
GESER UNTUK BACA BERITA

Dalam aksi tersebut sempat terjadi ketegangan akibat petani dan mahasiswa mendesak masuk hingga kawat berduri yang terpasang untuk ke kantor Gubernur Lampung dirusak peserta aksi.

Namun, setelah beberapa waktu aksi dilaksanakan akhirnya Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal dan jajaran anggota DPRD Provinsi Lampung serta OPD di Provinsi Lampung juga menemui pendemo.

BACA JUGA :  Mudik Lokal di Lampung Tak Dilarang, Tapi Penuhi Syarat ini

Namun peserta aksi tetap ingin mendorong masuk hingga akhirnya keributan antara peserta aksi dan petugas kepolisian yang mengamankan aksi tersebut.

“Kami ini sudah jadi rakyat, kami terzolimi, kami hanya ingin menyampaikan aspirasi saja dengan damai tapi justru terhalang,” kata salah satu pendemo

Gubernur mengajak perwakilan pendemo untuk berdialog secara langsung guna mencari solusi terbaik.

Ajakan tersebut sempat ditolak oleh massa aksi yang bersikeras agar tuntutan mereka dipenuhi secara langsung tanpa dialog di dalam ruangan.

Kondisi tersebut sempat disayangkan Gubernur Mirza karena sebagian pendemo yang menolak dialog yang telah disiapkan secara terbuka.

Dikatakan bahwa dialog mencari jalan tengah terkait harga singkong kerap dilaksanakan dan bukan kali ini saja. Ia pun menegaskan terkait harga itu harus dibentuk dengan keikhlasan kedua belah pihak.

BACA JUGA :  Sambut Mahasiswa KKN Internasional, Gubernur Mirza: Jadilah Motor, Bukan Penumpang Transformasi

“Kalau tidak, itu dzalim. Pemerintah tidak memaksakan harga, tapi kita cari titik adil yang baik untuk semua pihak, dengan melihat kondisi nasional dan internasional,” tegas Mirza.***