KOTA BEKASI – Kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memasukkan siswa nakal ke Barak Militer, masih menuai kritikan dari sejumlah kalangan termasuk unsur pimpinan DPRD Kota Bekasi, Nuryadi Darmawan dengan meminta dikaji ulang.
“Mohon dikaji ulang, terkait kebijakan program Gubernur Jabar yang memasukkan siswa nakal ke barak militer. Saya sebagai pimpinan dewan dan pribadi melihat itu tidak pas,”ungkap Wakil Ketua I DPRD Kota Bekasi Nuryadi Darmawan, pada Jumat 23 Mei 2025.
Dikatakan bahwa sesuai temuan KPAI mengungkap adanya dugaan pelanggaran seperti pemaksaan terhadap anak-anak dengan ancaman tidak naik kelas jika menolak ikut, hingga ketidaknyamanan selama berada di lingkungan barak militer itu sendiri.
Menurutnya kebijakan tersebut tidak sepatutnya alias kurang pas diterapkan bagi pelajar di Jawa Barat. Apalagi pola dan penggunaan prinsip-prinsip militer dalam dunia pendidikan sebagai hal yang tidak tepat dan bertentangan dengan regulasi yang berlaku.
“Terus ada prinsip-prinsip militer juga yang seyogyanya tidak dijadikan kurikulum dari anak-anak tersebut, karena melanggar Undang-Undang Sisdiknas dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia,”papar Bang Nung sapaan akrab politisi senior PDIP ini.
Ada cara pendekatan lain yang lebih pas dan seharusnya dikedepankan oleh pemerintah adalah lembaga pendidikan khusus yang telah memiliki dasar hukum yang jelas.
Hal itu sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Daerah Pendidikan Jawa Barat, dan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Pendidikan Khusus.
Sebagai bentuk komitmennya terhadap perlindungan hak anak, Nung tegas mengatakan akan mendukung KPAI untuk memberikan rekomendasi penghentian program yang dinamakan pendidikan karakter dengan mengirim siswa ke barak militer kepada Gubernur Jabar.
“KPAI merupakan lembaga pengawas terkait dengan perlindungan anak menyampaikan seperti itu, ya saya sendiri yang pasti akan mendukung KPAI untuk merekomendasikan dihentikan nya kegiatan tersebut,”tegas Bang Nung.
Selain KPAI jelas dia, Lemhanas pun kurang setuju dan menganggap tidak semua pelanggaran itu harus di didik secara militer.
“Ada wadah yg paling pas, pendekatan ke orang tua dan anak, pendidikan pesantren kilat yang orientasinya kepada pendidikan moral dan prilaku atau memperkuat fungsi pengawasan disekolah yg terintegrasi secara baik dan rutin kepada orang tua,”pungkas anggota legislatif senior di Kota Patriot ini.***
