KOTA BEKASI – Dipenghujung masa jabatan sebagai Pj Wali Kota Bekasi, Gani Muhamad diterpa isu tak sedap, adanya dugaan cawe-cawe proyek dengan disebut-sebut melibatkan orang dekatnya yakni, Riska Okta atau RO.
RO disebut-sebut mengatur sejumlah mutasi dan berbagai proyek di lingkungan Pemkot Bekasi, setelah beredar screenshot chatingan percakapan WhatsApp milik RO meminta uang sebagai “jatah” dari proyek-proyek di lingkungan Pemko Bekasi.
“RO, ini dikabarkan bertetangga dengan Pj Raden Gani disebut-sebut memiliki pengaruh besar dalam menentukan proyek dan mutasi pejabat di Pemkot Bekasi,”ungkap Ketua Dewan Pembina Yayasan Marhaen Sejahtera Indonesia (YAMSI) Ricky Tambunan melalui rilis resminya Minggu 22 Desember 2024.
Hal lain jelasnya, ada laporan RO meminta sejumlah uang dari rekanan dan pejabat yang dimutasi, dengan angka bervariasi, salah satunya untuk proyek yang diajukan di sejumlah dinas, termasuk Dinas Kesehatan dan Sekretaris Daerah.
RO bahkan disebutkan meminta jatah 3 persen dari nilai proyek dengan pembayaran dilakukan di awal sebagai uang muka. Hal itu sesuai isi dalam percakapan yang beredar, RO bahwa proyek dan mutasi pejabat akan berjalan lancar karena sudah ada koordinasi dengan Pj Wali Kota.
Ricky Tambunan lebih jauh menyebutkan informasi mengenai proyek-proyek yang melibatkan APH, yang disebut-sebut meminta DP sebesar 500 juta dengan persentase 9 persen.
Meskipun tidak jelas, apa yang dimaksud dengan APH dalam percakapan tersebut, kabarnya proyek tersebut terkait dengan sejumlah dinas di Kota Bekasi, termasuk di Dinas Kesehatan pada tahun 2024.
Meski hubungan antara Pj Raden Gani dan RO belakangan ini dikabarkan renggang, karena RO dikabarkan sedang berurusan dengan pihak berwajib di Lido, Jawa Barat, terkait masalah barang terlarang, Pj Wali Kota tetap perlu memberikan klarifikasi atas tuduhan ini.
Hal ini penting untuk menjaga nama baik dan kredibilitasnya, serta memastikan bahwa ia meninggalkan Kota Bekasi dengan reputasi yang bersih.
Dengan demikian, Raden Gani harus segera memberikan penjelasan terkait masalah ini sebelum mengakhiri masa jabatannya di Kota Patriot.
“Klarifikasi yang jelas dan transparan akan menjadi kunci untuk menyelesaikan polemik yang tengah berkembang. Jangan sampai saat meninggalkan jabatan di Kota Bekasi menyisakan praduga,”tegas Ricky Tambunan.***
