BEKASI – Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2024 di Kota Bekasi, Jawa Barat, menyisakan banyak persoalan. Terutama terkait anak tak mampu tidak bisa sekolah di negeri karena mereka tidak memiliki kenalan atau orang dalam.
“Pj Wali Kota Bekasi jangan hanya terima laporan baik saja dari oknum di Disdik, pelaksanaan PPDB 2024 ini bagaikan tsunami pendidikan, banyak yang tidak bisa sekolah di negeri. Bahkan ada anak sebatang kara, tidak bisa masuk ke sekolah negeri ini kenyataan,”jelas Ahmad Juaini, Kamis 25 Juli 2024.
Sementara di lapangan banyak peserta didik tanpa melalui proses online tapi bisa bersekolah di negeri. Bahkan kuota dalam satu rombel saja melebih kapasitas yang ditentukan.
“Kami tidak ingin mereka yang sudah sekolah di Negeri dikeluarkan karena masuk dengan tidak cara yang benar. Kami hanya ingin warga yang benar-benar tidak mampu bisa bersekolah. Ini yang terjadi banyak warga tidak mampu tidak masuk sekolah,”ujarnya.
Menurutnya berdasarkan hasil investigasi di lapangan disetiap ruang sekolah ada kelebih kapasitas hingga 8 orang siswa baru. Pertanyaan itu siswa masuk melalui jalur mana.
“Kami melihat Pj Wali Kota Bekasi dibohongi oleh Dinas Pendidikan Kota Bekasi terkait PPDB tahun 2024. Pj Wali Kota sudah kerja bener untuk memperbaiki kita sangat mendukung tapi oknum-oknum beda,”tegas dia.
Untuk itu Ahmad Juaini menantang Pj Wali Kota Bekasi untuk melakukan sidak ke sekolah di Kota bekasi dengan mengajak orang yang mengerti kondisi di lapangan, tidak hanya mendengarkan laporan oknum di Disdik saja terkait PPDB.
“Banyak solusi buat Pj Wali Kota Bekasi terkait dunia pendidikan yang pasti mendapatkan dukungan warga,”ujarnya.
Persoalan PPDB selama ini sudah diatur oleh Dinas, lalu pihak sekolah dikambinghitamkan. Pasalnya ada anak guru mengajar di salah satu sekolah SMPN tidak masuk dan tidak di terima di sekolah tempatnya mengajar.
“Jadi masalah penambahan bukan dari sekolah, tapi memang semua dari pemangku kepentingan di pendidikan ya itu Dinas Pendidikan kan oknom jangan merusak masa depan anak bangsa ini yg karena kepentingan oknum,”ujarnya lagi kasih warga yang benar-benar tidak memiliki jaringan tidak bisa masuk ke sekolah negeri.***
