KOTA BEKASI – Bekasi itu bukan cuma punya mal dan flyover, tapi juga punya rakyat kecil yang tiap hari jualan di bawah temaram lampu sambil berharap nasibnya nggak ikut digusur bareng gerobak dan payung jualannya.
Wacana relokasi pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Alun-alun Kota Bekasi yang digaungkan oleh Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Bekasi, Herbert, terus jadi bahan gunjingan. Tak hanya karena ide itu tiba-tiba muncul seperti diskon dadakan, tapi juga karena dianggap nggak peka dengan urat nadi ekonomi rakyat.
Kali ini, suara keras datang dari Delvin, Wakil Ketua GMBI Bekasi Raya sekaligus pembina para PKL yang ikut menggeliatkan ekonomi di alun-alun.
“Alun-alun Bekasi itu bukan cuma tempat jalan-jalan, tapi jantung ekonomi rakyat kecil. Jadi jangan direlokasi, tapi ditata! Gajah saja bisa dididik, masa PKL enggak bisa?” tegas Delvin dengan nada menohok, Sabtu (11/10/2025).
Menurut Delvin, para PKL selama ini bukan beban, tapi bagian penting dari denyut perekonomian kota. Mereka justru membantu pemerintah mengurangi pengangguran dan menambah PAD, meski tidak pernah masuk rapat coffee break di hotel berbintang.
“Ini bukan soal lapak, ini soal perut. Orang jualan demi makan, bukan demi margin proyek. Jadi kalau mau bersih, bersih pikirannya dulu, bukan sapu orangnya,” sindirnya.
Delvin juga menyentil gaya pejabat yang pandai beretorika saat rapat, tapi berbalik arah saat bicara dengan pimpinan.
“Pas rapat bilangnya mau bantu PKL, tapi begitu ke atasan, laporannya beda. Cuma mau cari aman, bukan cari solusi. Mau terlihat bersih, tapi hatinya penuh noda fotokopi laporan,” celetuknya pedas.
Ia menegaskan, sebagian anggota GMBI memang berdagang di kawasan alun-alun, termasuk sopir pribadinya yang ikut jualan. Jadi, dia tahu persis perjuangan mereka.
“Mereka bukan maling, cuma jualan cilok. Tapi kalau terus diusir, bisa-bisa malah jadi pengangguran baru. Sementara pejabatnya makin gemuk rapat, rakyatnya makin kurus harap,” katanya.
Delvin mengingatkan agar pemerintah tidak mengulang kesalahan masa lalu, di mana pembangunan berjalan tanpa dialog.
“Dulu PKL digusur tanpa sosialisasi, seperti rumput di trotoar disapu, bukan diajak tumbuh. Padahal mereka bagian dari wajah kota, bukan noda kota,” sindirnya lagi.
Baginya, setiap alun-alun di Indonesia pasti punya PKL. Itu bukan masalah, asalkan ditata.
“Yang penting pemerintahnya punya niat, bukan cuma niat foto di lapangan. Jangan sampai pembangunan bikin rakyat makin susah. Kalau mau rapih, pejabatnya juga ditata, bukan cuma PKL-nya,” ujarnya diamini AJ dengan senyum tipis kode mengamini.
Menutup pernyataannya, Delvin meminta Wali Kota Bekasi untuk turun langsung ke lapangan, melihat keadaan sesungguhnya, bukan hanya laporan yang sudah disetrika biar kelihatan halus.
“Kami ini rakyat kecil. Cuma mau hidup layak. Jangan diadu-adu dengan pimpinan, jangan disulap datanya. Yang katanya ‘rapih tertata’ itu belum tentu rakyatnya sejahtera,” pungkasnya.
Delvin lalu tersenyum, menatap barisan lapak tertata rapih di alun alun Bekasi ditengah cahaya lampu yang memecah kegelapan sekitar RSUD Bekasi itu.
Katanya, selama pemerintah belum jelas mau menata atau menggusur, PKL tetap akan bertahan demi dapur yang harus tetap ngebul, dan anak-anak yang tetap bisa makan malam.***
