KOTA BEKASI — Jelang tahun ajaran baru 2025/2026, bukannya menghadirkan semangat baru, Dinas Pendidikan Kota Bekasi justru bikin gaduh. Kali ini, kebijakan soal larangan penjualan seragam sekolah yang diteken Plt Kepala Disdik, Alexander Zulkarnain, menuai kritik pedas dari para wali murid soal gaya kepemimpinan sang Plt Kadisdik yang dinilai lebih mirip manajer Instagram daripada pemimpin institusi pendidikan.
Alih-alih musyawarah dengan para guru dan wali murid, kebijakan ini seperti muncul dari langit tanpa angin, tanpa hujan, hanya berdasarkan suara luar yang tidak jelas sumbernya.
“Jangan cuma ambil keputusan dari kolom komentar media online. Turun ke lapangan, Pak. Ini dunia nyata, bukan forum netizen,” sindir Ahmad Juaini, salah satu wali murid yang mulai gerah dengan gaya kepemimpinan Plt Kadisdik yang dinilai solorun.
Masalah ini bermula dari Surat Edaran Nomor 400.3/9414/DISDIK yang melarang SD dan SMP negeri menjual seragam sekolah. Meskipun mengacu pada keputusan tiga menteri dan Perwal Bekasi Nomor 17 Tahun 2021, kebijakan ini dirasa dipaksakan dan timpang.
Pasalnya, banyak wali murid justru kesulitan membeli seragam di luar sekolah. Koperasi sekolah yang sebelumnya bisa membantu justru kehilangan perannya padahal banyak wali murid “hanya punya waktu di hari Minggu dan dua jam istirahat.”
“Kalau semua beli sendiri, nanti warnanya beda-beda, anak jadi minder, dikira salah kostum, salah zaman,” sindir Juaini.
Ia juga mengingatkan, nama seragam itu dari kata dasar “seragam”, bukan “semampunya”.
Tak hanya soal seragam, Plt Kadisdik juga disorot karena kerap membuat kebijakan sepihak tanpa melibatkan stakeholder pendidikan di level akar rumput.
“Ini bukan kementerian, ini dinas kota. Harus dialog dulu, jangan cuma cari panggung dan kredit politik,” sentil Juaini, menyentil masa lalu Alexander yang sempat jadi Kadisdik definitif dan kabarnya belum bisa move on Pilkada lalu.
Pernyataan Alexander tentang jam masuk sekolah pun dianggap sengaja mengabaikan wali kota seolah ingin memberi kesan bahwa hanya ia satu-satunya yang peduli pendidikan di kota ini. “Apa susahnya sebut nama wali kota? Atau memang sudah terbiasa kerja sendiri, bicara sendiri, menilai sendiri, puas sendiri?” tanya Juaini, sinis.
Surat edaran memang menyebut koperasi masih boleh menjual seragam, tapi dengan syarat-syarat administratif yang begitu ketat seakan-akan koperasi sekolah sedang disamakan dengan perusahaan multinasional.
“Ini koperasi sekolah, bukan start-up IPO. Jangan dipersulit, cukup diawasi,” cetus wali murid lainnya.
Padahal koperasi selama ini berperan vital dalam penyediaan kebutuhan murid, terutama bagi orang tua yang tidak memiliki cukup waktu, akses, atau kemampuan untuk berburu seragam di luar.
Sorotan terhadap Alexander bukan hanya soal kebijakan, tapi soal gaya komunikasi yang dinilai elitis dan satu arah. Banyak pihak meminta agar Plt Kadisdik Kota Bekasi belajar kembali prinsip-prinsip dasar pendidikan: mendidik, bukan memerintah; membina, bukan membungkam.
“Kalau pemimpin pendidikan sudah anti kritik dan hanya percaya bisikan elite, bukan suara lapangan, maka kita sedang menuju zaman di mana seragam bisa dibeli, tapi akal sehat sudah langka,” pungkas Juaini.***
