WAWAINEWS -Singgih Januratmoko, Anggota Komisi VI DPR, menyebut kebijakan pemberian subsidi melalui bantuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakat untuk membeli minyak goreng sebagai bentuk ketidakmampuan pemerintah dalam mengendalikan stok dan harga komoditas tersebut.
Politisi senayan tersebut menganggapkan bahwa program itu dinilai tidak tepat karena tak menyelesaikan permasalahan sampai ke akarnya.
“Masyarakat saat ini membutuhkan minyak goreng dengan harga terjangkau dan mudah diperoleh, bukan dikasih bantuan sesaat,” ujar Singgih dilansir Media Indonesia, Minggu, 3 April 2022.
Sementara bantuan yang diberikan hanya berapa persen dari warga negara Indonesia. Ini hanya akan menambah masalah baru, karena berpotensi juga di korupsi.
Masyarakat membutuhkan bahan pokok dengan harga normal, bukan hanya hak golongan penerima bantuan saja. Namun, hak seluruh penduduk Indonesia.
“Sekarang yang sulit bukan hanya konsumen saja. Pelaku UMKM juga kesulitan mencari minyak dengan harga murah. Minyak curah susah ditemui. Banyak pedagang yang sampai berhenti karena itu,” ujarnya.
Dia mengaku sangat kecewa dengan berbagai langkah yang diambil pemerintah. Kementerian Perdagangan dan kementerian-kementerian terkait lainnya seakan tidak berdaya mengatasi situasi yang pelik itu.
“Indonesia penghasil CPO terbesar di dunia tetapi masyarakatnya kesulitan mendapatkan minyak goreng,” kata Singgih.***
