JAKARTA – Dualisme di tubuh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) usai Mukernas beberapa hari lalu, kembali mencapai babak baru kali ini bukan dengan adu argumen, tapi adu pelukan.
Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono resmi menerima Surat Keputusan (SK) dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) yang mengesahkan kepengurusannya, Senin (6/10/2025).
Setelah berbulan-bulan tarik-ulur dan adu versi kepengurusan dengan kubu Agus Suparmanto, Mardiono akhirnya memastikan PPP kini satu suara.
“Dua hari lalu saya bertemu Pak Agus, difasilitasi orang-orang baik, termasuk Gus Taj Yasin. Kami sepakat untuk rekonsiliasi agar perbedaan pendapat tidak lagi tajam dan berkesinambungan,” ujar Mardiono di kantor Kemenkumham, Kuningan, Jakarta Selatan.
Tampaknya, PPP sadar: terlalu sering bersengketa bisa membuat partai yang membawa embel-embel persatuan ini justru tampak paling “bercerai-berai” di antara partai politik lain.
Kini, Mardiono memastikan rekonsiliasi bukan hanya simbolik. Ia berjanji akan menyusun kepengurusan lengkap dan menegaskan bahwa Mukernas mendatang akan menjadi “forum penyatuan langkah”, meski sejarah partai mengajarkan forum-forum semacam itu kerap juga jadi “forum pembuktian siapa yang lebih berpengaruh.”
“Insyaallah ini akan jadi introspeksi bagi PPP agar lebih kuat, kokoh, dan tetap menjadi bagian dari perjuangan umat,” ujar Mardiono kalimat yang tampaknya sudah diucapkan setiap kali PPP islah, dari era Djan Faridz hingga Romahurmuziy.
Sementara itu, Menkumham Supratman Andi Agtas menjelaskan bahwa pihaknya memang telah menerima surat perubahan susunan kepengurusan dari kubu Mardiono.
“Antara Mardiono dan Agus sudah melakukan islah. Maka hari ini kami mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Hukum yang baru,” kata Supratman, menegaskan bahwa dualisme sudah berakhir — setidaknya sampai isu pencalonan legislatif berikutnya muncul.
Dalam politik PPP, istilah islah memang punya makna tersendiri: bukan sekadar damai, tapi jeda sebelum babak baru perselisihan dimulai.
Namun kali ini, dengan SK resmi di tangan dan pelukan simbolis di depan kamera, publik berharap partai berlambang Ka’bah itu bisa kembali fokus pada perjuangan umat bukan pada drama internal yang terus berulang.
Bagaimanapun, PPP adalah partai tua yang seharusnya sibuk memperjuangkan aspirasi rakyat, bukan sibuk memperbarui struktur kepengurusan di Kemenkumham setiap dua tahun sekali.***
