Oleh: Abdul Rohman Sukardi
WAWAINEWS.ID – Menarik untuk mencermati pola manajemen kepemimpinan presiden terpilih Prabowo Subianto selama lima tahun mendatang.
Apakah ia akan bertumpu secara murni pada birokrasi konvensional. Atau ia akan melakukan mixed mangement.
Memadukan birokrasi konvensional dengan operasi-operasi khusus. Class program. Terobosan-terobosan program percepatan pengurai masalah pembangunan?.
Sebelum bergulat secara politik maupun dielaktika demokrasi semasa reformasi, Prabowo belajar dan mengamati dari dekat strategi “Blitzkrieg pembangunan” pada masa orde baru.
Blitzkrieg merupakan metode perang yang diperkenalkan Jerman pada Perang Dunia II. Ialah serangan kilat dan terfokus menggunakan gabungan pasukan yang terus bergerak dan didukung oleh mesin-mesin perang. Kita pinjam istilah itu untuk menggambarkan strategi pembangunan era orba.
Strategi “Blitzkrieg pembangunan” pada orde baru itu bisa kita kenali dari program inpres, ABRI masuk desa, maupun operasi-operasi khusus.
Inpres merupakan strategi kontrol percepatan pemerataan pembangunan terkait hajat hidup terbawah.
Keberadannya akan memakan waktu lama jika mengandalkan birokrasi konvensional. Maka dibuat terobosan kebijakan, khusus dikontrol langsung oleh presiden. Misanya penyediaan infrstruktur pendidikan dasar di daerah-daerah terpencil.
Program ABRI masuk desa. Bukan semata mendekatkan secara psikologi antara tentara dan rakyat. Bukan pula sebatas pembinaan hankam untuk sewaktu-waktu dituntut kesipannya (kesiapan rakyat) partisipasi pertahanan semesta.
Program itu untuk mempercepat penyelesaian pembangunan pada area-area sulit. Ketika mekanisme tender akan berbiaya mahal dan memakan waktu lama dalam penyelesaian. Misalnya pembangunan jembatan penghubung daerah-daerah terisolasi.
Operasi khusus pada masa orde baru salah satunya juga untuk pengendalian gejolak harga. Penyediaan barang untuk menutup kelangkaan komoditi tertentu agar harga-harga tetap stabil dan tidak memberatkan rakyat. Ketika BULOG sudah tidak mampu mengatasinya.
Khususnya pengadaaan komoditi lintas negara dengan prosedur berliku. Tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme bisnis biasa.
Operasi khusus juga untuk menyasar pelaku penyelundupan. Maupun beragam kejahatan terhadap negara. Semisal perdagangan orang secara terorganisir.
Pada masa reformasi, manajemen penyelenggaraan pembangunan lebih pertumpu birokrasi konvensional.
Banyak peraturan dibuat untuk tujuan akuntabilitas. Pelanggaran terhadapnya akan dikategorikan mal administrasi.
Akan menjadi lebih berat saksinya ketika berdampak dan kemudian dikategorikan sebagai korupsi.
“Blitzkrieg pembangunan” pada masa orde mampu memberi kontribusi dalam pertumbuhan ekonomi. Rata-rata pertumbuhan ekonomi orde baru di atas 7% per tahun. Berlangsung secara konstan selama labih tiga dekade.
Ketika berlangsung secara konstan selama lima dekade, akan mengantar Indonesia menjadi negara maju. Sejarah mencatat, strategi itu terhenti oleh krisis moneter pada 1997 dan krisis politik 1998.
Kepemimpinan nasional lima tahun kedepan, bukan saja dihadapkan beragam masalah. Hutang, infrastruktur, kemiskinan, SDM, pangan, energi. Indonesia meghadapi banyak masalah selayaknya negara-negara lain.
Kabar positifnya, Indonesia dihamparkan banyak peluang. Jika dikelola dengan tepat, maka ia (peluang itu) akan mengantar Indonesia menjadi kekuatan ekonomi ke 4 dunia pada pertengahan abad 21. PricewaterhouseCoopers (PwC) mengemukakan hal itu.
Prabowo telah bersusah payah merebut kepercayaan rakyat selama kurang lebih dua dekade. Untuk berada dalam momentum seperti sekarang ini.
