JAKARTA – Konflik klasik antara manusia dan gajah di Taman Nasional Way Kambas akhirnya mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat. Presiden Prabowo Subianto menyiapkan dana Bantuan Presiden (Banpres) untuk membangun pagar dan kanal pembatas antara kawasan konservasi dan permukiman warga.
Langkah ini diambil setelah konflik manusia dengan gajah liar Sumatra di sekitar Way Kambas berlangsung puluhan tahun dari merusak ladang hingga menelan korban jiwa.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menjelaskan pembangunan pagar dan tanggul ini menjadi salah satu solusi untuk mencegah gajah keluar dari kawasan taman nasional dan masuk ke desa-desa di sekitarnya.
“Dengan kepedulian Pak Presiden terhadap konservasi satwa Indonesia, beliau memutuskan menyiapkan dana Bantuan Presiden untuk membuat pagar atau kanal yang akan membentengi antara Taman Nasional Way Kambas dengan desa-desa di sekitarnya,” kata Raja Juli di Kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (12/3/2026).
Selama bertahun-tahun, warga di sekitar Way Kambas hidup berdampingan dengan ancaman yang tak biasa: gajah liar yang keluar dari hutan.
Satwa raksasa tersebut kerap melintasi:
- desa
- permukiman warga
- lahan pertanian
Akibatnya, kerusakan tanaman menjadi cerita tahunan. Bahkan beberapa insiden berujung tragis, termasuk kematian seorang kepala desa setelah diserang gajah liar di lahan pertanian.
Fenomena ini membuat konflik manusia dan satwa liar di Way Kambas sering disebut sebagai “perang senyap” antara ladang dan belalai.”
Anggaran Rp839 Miliar, Lebih Hemat dari Rencana Awal
Awalnya pemerintah menyiapkan anggaran hingga Rp2 triliun untuk proyek ini. Namun setelah kajian teknis dilakukan, biaya pembangunan pagar, tanggul, dan restorasi ekosistem diperkirakan cukup Rp839 miliar.
Raja Juli mengatakan efisiensi dilakukan setelah mempelajari kondisi lapangan serta desain konstruksi yang paling efektif.
“Pak Presiden sebelumnya menyampaikan maksimum Rp2 triliun. Namun setelah kami pelajari dan lakukan efisiensi, ternyata sekitar Rp839 miliar sudah cukup,” jelasnya.
Bangun “Benteng Alam” Bersama Zeni TNI
Pembangunan pagar dan kanal ini tidak dilakukan sendirian. Pemerintah akan menggandeng Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, khususnya satuan zeni yang memiliki keahlian dalam pembangunan infrastruktur medan berat.
Koordinasi juga dilakukan dengan Kodam II Sriwijaya melalui satuan zeni yang bermarkas di Bandar Udara Radin Inten II dan wilayah Lampung.
Menurut Raja Juli, pagar yang akan dibangun bukan pagar biasa. Materialnya berupa baja berkekuatan tinggi yang saat ini masih dalam tahap uji coba.
“Kemungkinan nanti ada tanggul di beberapa titik dan pagar baja yang sangat kuat. Saat ini sedang diuji kekuatannya,” katanya.
Belajar dari Afrika dan India
Konsep pengelolaan konflik satwa liar ini tidak muncul begitu saja. Pemerintah mempelajari model pengelolaan taman nasional dari negara yang memiliki populasi gajah besar seperti India dan Africa.
Di beberapa negara tersebut, pagar konservasi menjadi solusi untuk menekan konflik manusia dan satwa tanpa harus memindahkan habitat secara drastis.
Pendekatan ini dinilai lebih realistis dibanding membiarkan gajah dan manusia terus berbagi wilayah tanpa batas yang jelas.
Menariknya, proyek ini tidak hanya fokus pada konservasi satwa.
Pemerintah juga merancang kawasan di luar pagar sebagai pusat pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Beberapa rencana kegiatan ekonomi antara lain:
- peternakan lebah madu
- budidaya rumput pakan ternak
- pengembangan ekonomi berbasis alam
Konsepnya sederhana: hutan tetap aman, gajah tetap di habitatnya, warga tetap bisa hidup sejahtera.
“Di luar pagar itu bisa menjadi pusat ternak madu atau pengembangan rumput pakan ternak. Alam terjaga, satwa aman, dan masyarakat juga mendapatkan manfaat ekonomi,” ujar Raja Juli.
Way Kambas selama ini dikenal sebagai salah satu habitat penting gajah Sumatra di Indonesia. Namun pertumbuhan permukiman dan aktivitas pertanian di sekitar kawasan konservasi membuat batas antara hutan dan desa semakin kabur.
Akibatnya, konflik tak terhindarkan.
Kini pemerintah mencoba menghadirkan solusi yang lebih permanen: membangun “benteng” antara manusia dan gajah.
Jika proyek ini berhasil, Way Kambas mungkin tidak lagi dikenal sebagai medan konflik antara petani dan gajah melainkan sebagai contoh bagaimana konservasi dan kehidupan masyarakat bisa berjalan berdampingan.
Setidaknya, mulai sekarang, gajah dan warga tidak perlu lagi “berdebat” soal batas kebun.
