BALIKPAPAN – Presiden Prabowo Subianto akhirnya membuka suara tanpa peredam soal penyakit lama di tubuh Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Di hadapan publik, Prabowo menyoroti satu ironi yang menurutnya sudah kelewat batas perusahaan rugi, direksi tetap minta bonus.
Pernyataan keras itu disampaikan Prabowo saat meresmikan megaproyek kilang raksasa Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan, Kalimantan Timur, Senin (12/1/2026).
Di tengah pidato kenegaraan yang biasanya penuh basa-basi, Prabowo memilih gaya lugas bahkan menusuk.
“Direksi-direksi BUMN, saya katakan saja, tidak baik,” ujar Prabowo.
“Sudah rugi, minta tantiem lagi. Enggak tahu malu. Dablek menurut saya.”
Kalimat singkat, tapi maknanya panjang. Presiden menegaskan telah memberi tugas khusus kepada Kepala Danantara dan para menteri terkait untuk melakukan “pembersihan” di tubuh BUMN sebuah istilah yang terdengar sederhana, namun sarat konsekuensi.
Prabowo tak memberi ruang abu-abu bagi direksi yang merasa tak sanggup bekerja dengan mandat pengabdian. Ia mempersilakan mereka mundur tanpa drama.
“Kalau nggak sanggup mengabdi dengan penghasilan yang tersedia, berhenti saja. Banyak yang siap gantikan,” tegasnya.
Pernyataan itu sekaligus mematahkan anggapan bahwa kursi direksi BUMN adalah warisan langgeng. Menurut Prabowo, di luar sana masih banyak orang kompeten yang siap bekerja bukan sekadar menikmati fasilitas.
Lebih jauh, Prabowo menyinggung praktik manipulasi yang selama ini menjadi rahasia umum. Ia menyebut ada oknum manajemen BUMN yang memelintir data, menipu atasan, bahkan menyesatkan presiden, demi menyelamatkan kepentingan pribadi.
“Sekarang harus dihentikan. Kita harus benar-benar menjaga kekayaan negara,” ujarnya.
Nada bicara Prabowo semakin tajam ketika menyinggung sektor energi nasional. Ia menyebut praktik markup impor sebagai bentuk penipuan terang-terangan bukan sekadar salah kelola.
“Markup itu penipuan dan pencurian. Mencuri di siang bolong,” kata Prabowo tanpa ragu.
Menurutnya, impor yang seharusnya menjadi kebijakan strategis justru dipelintir menjadi ladang rente. Pasokan dari luar negeri diatur, harga dimanipulasi, lalu selisihnya mengalir ke kantong segelintir elite.
“Ada orang-orang pintar. Pintar tapi serakah. Mengatur impor, manipulasi harga, lalu mengutip keuntungan,” ujarnya.
Ironi terbesar, kata Prabowo, adalah kenyataan bahwa Indonesia memiliki sumber daya energi melimpah. Ketergantungan impor bukan karena tak mampu, melainkan karena tata kelola yang sengaja dibuat gagal.
“Segelintir orang kaya raya di atas penderitaan rakyat,” tegasnya.
Pernyataan Presiden ini menandai perubahan nada dalam pengelolaan BUMN. Jika sebelumnya kritik kerap disampaikan secara normatif, kini Prabowo memilih bahasa yang lebih telanjang menegaskan satu pesan negara tidak boleh kalah oleh akal licik segelintir elite.***
