Jakarta — Presiden Prabowo Subianto memberi peringatan keras sekaligus lugas kepada seluruh kepala daerah di Papua terkait penggunaan dana Otonomi Khusus (Otsus). Dalam rapat bersama para gubernur dan bupati se-Papua di Istana Negara, Jakarta Pusat, Presiden menegaskan satu hal yang tak bisa ditawar: dana Otsus harus kembali ke rakyat, bukan habis di bandara dan hotel luar negeri.
Dengan nada tegas namun sarat sindiran, Prabowo meminta para kepala daerah benar-benar bertanggung jawab dalam mengelola dana yang sejak awal dirancang sebagai instrumen keadilan dan percepatan kesejahteraan Papua.
“Saya minta benar-benar para gubernur dan para bupati bertanggung jawab. Jangan banyak jalan-jalan ke luar negeri pakai dana otsus. Bisa?” tegas Prabowo.
Pertanyaan itu langsung dijawab serempak oleh para kepala daerah.
“Bisa,” jawab mereka.
Namun Presiden belum puas. Ia kembali menegaskan komitmen tersebut, seolah ingin memastikan bahwa jawaban barusan bukan sekadar refleks formal di ruang rapat.
“Siap?” ulang Prabowo.
“Siap,” sahut para kepala daerah, kali ini lebih mantap.
Prabowo kemudian mengingatkan bahwa era pemimpin bisa “bersembunyi” di balik birokrasi sudah lewat. Masyarakat Papua, kata dia, kini semakin kritis dan melek teknologi.
Hampir semua warga sudah memegang gawai dan tahu cara menggunakannya untuk mengawasi pemimpinnya.
“Sekarang rakyatmu sudah pintar-pintar. Semua punya gadget,” ujar Prabowo, menyiratkan bahwa pengawasan publik kini berjalan 24 jam, tanpa perlu surat resmi.
Tak berhenti di situ, Presiden juga meminta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk memperketat pengawasan terhadap kepala daerah Papua, termasuk memastikan mereka lebih banyak berada di daerah ketimbang di Jakarta.
“Nanti Mendagri awasi ya. Jangan bupati terlalu sering ada di Jakarta. Saudara bertanggung jawab kepada rakyatmu,” kata Prabowo.
Pesan tersebut terdengar sederhana, namun mengandung makna serius: Papua tidak bisa dibangun dari ruang rapat ibu kota, apalagi dari perjalanan dinas yang terlalu sering “keluar masuk bandara”.
Meski bernada keras, Prabowo menegaskan bahwa pemerintah pusat tidak lepas tangan. Dukungan penuh tetap diberikan melalui Komite Percepatan Otsus Papua serta kementerian terkait untuk memastikan program pembangunan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.
“Komite membantu, para menteri siap. Program pusat akan turun ke saudara,” pungkas Prabowo.
Pernyataan ini menjadi sinyal kuat bahwa dana Otsus bukan sekadar angka di APBN, melainkan amanah besar yang diawasi langsung bukan hanya oleh pemerintah pusat, tetapi juga oleh rakyat Papua sendiri, lengkap dengan kamera ponsel dan ingatan yang panjang.***
