Pembangunan industri-industri strategis ini untuk mengungkit Indonesia menjadi negara maju. Tahun 2000 diproyeksikan sebagai tahun aman. Industri strategis Indonesia sudah akan berproduksi.
Kebijakan ini dihentikan oleh krisis moneter tahun 1997 yang disusul krisis ekonomi dan politik. Sebuah analisis mengemuka. Negara-negara barat tidak ingin Indonesia menjadi negara Industri.
Ketiga, Ekonomi Pancasila. Ialah Koperasi. Presiden Soeharto menumbuhkan banyak koperasi hingga ke pelosok desa. Termasuk KUD (Koperasi Unit Desa).
Kebijakan ini dikritik sebagai “Kebijakan Jenggot”. Bukan membangunkan koperasi secara bottom up. Melainkan Top Down.
Puncaknya adalah penentangan para konglomerat. Ketika Presiden Soeharto meminta 20 persen saham perusahaan-perusahaan besar untuk koperasi.
Saham itu dibayar melalui keuntungan yang didapat dari hasil perusahaan. Para konglomerat itu menolak.
Presiden Soeharto merasa telah berjuang membangun Indonesia. Selama tiga dekade. Hasilnya termasuk dinikmati konglomerat dengan pembesaran skala usahanya.
Saatnya Presiden Soeharto meminta bagian 20% saham. Bukan untuk dirinya. Melainkan untuk koperasi-koperasi. Tahun 1997 Kepresnya sudah dibuat.
Momentum krisis moneter 1997, para konglomerat yang dibesarkan presiden Soeharto itu berbalik arah. Ikut menyudutkan presiden Soeharto melalui tudingan isu kerusuhan rasial tahun 1998.
Presiden Soeharto diframing bertanggung jawab terhadap kerusuhan rasial itu. Walau ia sudah meletakkan jabatan.
Peran besarnya dalam pembangunan ditenggelamkan. Salah satunya oleh isu rasial itu.
Era reformasi, liberalisme mengambil panggung. Menyeruak istilah neolib, neo liberal. Hampir 3 dekade berlalu. Belum bisa melewati prestasi orde baru. Pertumbuhan maupun gini ratio.
Bagaimana Presiden Prabowo akan mengelola ekonomi ketika memimpin kelak?. Apakah akan menjadikan strategi orde baru sebagai bench mark. Atau memiliki model kebijakan yang lain?.
Kita tunggu bersama. Oktober 2024 masih terasa lama.
ARS (rohmanfth@gmail.com), Jaksel, 17-07-2024
