KOTA BEKASI – Rencana Pemkot Bekasi menyewa 72 unit mobil listrik pada 2026 dengan anggaran Rp12,9 miliar kembali menuai sorotan tajam. Kritik paling keras datang dari Anggota DPRD Kota Bekasi, Nawal Husni, yang menilai kebijakan itu “tidak tahu prioritas” di tengah masalah sampah yang makin menggunung.
Dalam rapat Paripurna di Gedung DPRD Kota Bekasi, Kamis (13/11), Nawal tak menutupi keheranannya terkait arah kebijakan pemerintah daerah.
“Pembelian atau sewa mobil listrik itu sangat tidak tepat dilakukan saat ini,” tegas Nawal.
“Kami menolak kendaraan dinas apa pun sebelum mobil-mobil penunjang kebersihan dibeli terlebih dahulu.”imbuhnya.
Menurut dia, Pemkot Bekasi tampak lebih bersemangat memperbarui kendaraan dinas ketimbang menyelesaikan persoalan yang setiap hari dikeluhkan warga yakni terkait sampah.
Nawal menegaskan bahwa Kota Bekasi sedang menghadapi situasi genting terkait pengelolaan sampah. Karena itu, keputusan menyewa mobil dinas baru apalagi dalam jumlah besar dinilainya sebagai bentuk miskalkulasi kebijakan.
“Untuk apa dipansuskan soal sampah kalau perangkat kebersihan saja tidak jadi prioritas? Sampah itu sudah sangat berbahaya dampaknya untuk Kota Bekasi,” sindirnya.
Untuk diketahui bahwa, Pemkot Bekasi berencana menyewa 72 unit mobil listrik bagi 23 perangkat daerah. Kebijakan ini diklaim sebagai langkah efisiensi operasional dan penataan aset, menyusul rencana penghapusan kendaraan dinas yang telah berumur lebih dari tujuh tahun.
Kepala BPKAD Kota Bekasi, Yudianto, menegaskan program sewa mobil listrik merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden terkait penggunaan kendaraan listrik di instansi pemerintah.
“Ini bagian dari upaya efisiensi dan penataan aset agar lebih ramah lingkungan dan hemat energi,” kata Yudianto.
Namun, penjelasan itu tetap sulit menutup pertanyaan yang menggantung di publik: Bagaimana mungkin berbicara efisiensi energi, sementara persoalan kebersihan kota masih “bocor di mana-mana”?
Di tengah kondisi sampah yang semakin mengkhawatirkan, muncul komentar satir dari masyarakat:
“Percuma mobil dinasnya ramah lingkungan kalau lingkungannya sendiri tidak ramah dilihat.”
Desakan DPRD agar Pemkot menyusun skala prioritas yang lebih rasional. Alih-alih berfokus pada citra modern dan kendaraan listrik, Nawal berharap pemerintah mengutamakan solusi konkret untuk permasalahan mendasar yang langsung berdampak pada kehidupan warga.
Rencana penyewaan mobil listrik senilai hampir Rp13 miliar tegasnya, tampak mewah di atas kertas, namun terasa jauh dari kebutuhan nyata Kota Bekasi. Ia meminta Pemkot kembali menjejak realitas: tangani sampah dulu, baru bicara mobil listrik.***
