Kesehatan

Program Nasional MMS Multivitamin Bagi Ibu Hamil Diluncurkan di Bandung

×

Program Nasional MMS Multivitamin Bagi Ibu Hamil Diluncurkan di Bandung

Sebarkan artikel ini
Layanan Rujukan Prioritas RSUD Al Ihsan Jabar diresmikan Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin, didampingi Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin, pada Jumat (16/2/2024).
Layanan Rujukan Prioritas RSUD Al Ihsan Jabar diresmikan Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin, didampingi Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin, pada Jumat (16/2/2024).

BANDUNG – Program Nasional Multiple Micronutrient Suplement (MMS) bagi ibu hamil menjadi landasan dalam menciptakan generasi yang sehat dan cerdas di masa depan. 

Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan bahwa program MMS diluncurkan untuk menyehatkan dan mencerdaskan bayi yang baru lahir.

GESER UNTUK BACA BERITA
GESER UNTUK BACA BERITA

“Karena hasil dari penelitian kalau pakai MMS ini, gizi si ibu hamil akan jauh lebih baik. Kemudian bayinya juga lahir lebih sehat, mengurangi bayi lahir yang pendek, yang stunting, juga mengurangi kematian bayi,” sebut Budi.

“Di seluruh dunia sudah ada research-nya dan menjadi guideb WHO sejak 2020. Kita baru implementasikan sekarang,” imbuhnya.

BACA JUGA :  Klaim RS rujukan COVID-19 senilai Rp12 triliun, yang dibayar baru Rp7,1 triliun

Budi menyebut pemilihan Jawa Barat sebagai provinsi pertama dilakukan program MMS karena jumlah ibu hamilnya paling banyak, maka dari itu dimulai dari yang terbanyak dan diharapkan dapat mengurangi kelahiran bayi yang bermasalah dalam gizi.

Secara nasional terdapat 15 provinsi (bersama Jawa Barat) yang telah diberikan program multivitamin ibu hamil ini.

“Terima kasih Pak Pj Gubernur Jabar, kita mulai di Jawa Barat yang paling banyak jumlah  ibu hamilnya. Kita harapkan kalau ini sudah diluncurkan secara nasional mulai tahun depan bisa mengurangi kelahiran bayi yang bermasalah gizi dan juga dapat mengurangi kematian bayi,” tutur Budi.

Peluncuran MMS ini adalah bukti kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dunia usaha, dan donor internasional.****