KOTA BEKASI – Polemik jelang tahun ajaran baru antara di Kota Bekasi antara pemerintah dan sekolah swasta tahun ini, kembali terjadi. Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) kembali dibuat kecewa oleh kebijakan Pemerintah Kota Bekasi terkait Rombel.
BMPS Kota Bekasi mengecam Keputusan Wali Kota (Kepwal) No 473/KEP245-DISDIK/5/2025 tentang Juknis penerimaan murid baru jenjang TK SD SMP yg sudah ditandatangai Wali Kota Bekasi pada 2 Mei 2025.
“Kepwal itu bertentangan dengan kebijakan Kemendikbud. Kami tegaskan kami sebagai pengurus sekolah swasta tidak diikutsertakan dalam pembahasannya, padahal sebelumnya kami selalu diundang,”ungkap Ayung Sardi Dauly dalam konfrensi pers, Jumat 16 Mei 2025.
Sekretaris BMPS Kota Bekasi, Ayung Sardi Dauly pun menduga Kepwal tersebut tidak ada koordinasi antara Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi dalam pengambilan keputusan strategis.
Pasalnya jelas Ayung, setelah BMPS mencoba berkordinasi dengan Wakil Wali Kota Bekasi Harris Bobihoe secara tegas ia menyampaikan dukungannya ke BMPS untuk mempertahankan keputusan MoU dengan Pemerintah sebelumnya terkait Rombel.
“Wakil Wali Kota Bekasi, dalam berdiskusi dan justru mendukung di rombel 38,”kata Ayung mengaku menerima dukung dari Wakil Wali Kota Bekasi, Abdul Haris Bobihoe terkait rombel yang telah menjadi kesepakatan dengan Pejabat Wali Kota Bekasi sebelumnya.
Lebih lanjut Sekretaris juga sebagai juru bicara BMPS ini mengatakan Wali Kota dan DPRD Kota Bekasi tidak mau berdialog mengingat BMPS sedari awal terang-terangan sudah menentang dengan keputusan tersebut.
“Tidak adanya itikad baik dari pihak Wali Kota maupun DPRD untuk menerima audiensi secara terpisah terkait polemik yang sedang berlangsung,”tegas Ayung.***
