KOTA BEKASI — PT Adhimukti Inti Indonesia kembali menancapkan dominasinya dalam proyek jasa pengelolaan gedung milik Pemerintah Kota Bekasi. Perusahaan ini resmi ditetapkan sebagai pemenang lelang proyek building management di empat gedung strategis untuk tahun anggaran mendatang, setelah para pesaingnya satu per satu tersingkir, bukan di lapangan kerja, melainkan di meja administrasi.
Berdasarkan pengumuman resmi Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Kota Bekasi, PT Adhimukti Inti Indonesia memenangkan paket pengelolaan:
- Gedung Kantor Satpol PP
Pagu Rp5 miliar | Penawaran Rp4,7 miliar - Gedung Mako Damkar
Pagu Rp5 miliar | Penawaran Rp4,9 miliar - Gedung Sekretariat DPRD Kota Bekasi
Pagu Rp7,3 miliar | Penawaran Rp6,5 miliar - Gedung Teknis Bersama
Pagu Rp8,3 miliar | Penawaran Rp8,2 miliar
Total nilai proyek yang dikelola mencapai puluhan miliar rupiah, menempatkan PT Adhimukti sebagai pemain utama dalam pengelolaan fasilitas vital Pemkot Bekasi.
Namun sorotan paling tajam tertuju pada paket Gedung Sekretariat DPRD Kota Bekasi, proyek bergengsi sekaligus sensitif yang menjadi ujian nyata ketatnya seleksi.
Dua pesaing PT Adhimukti harus angkat kaki bukan karena kalah harga, melainkan karena gagal memenuhi persyaratan dasar yang semestinya menjadi “kitab suci” penyedia jasa.
PT Madani Primatama dinyatakan gugur setelah evaluator menemukan sederet kekurangan mendasar, antara lain:
- Tidak menyampaikan surat pernyataan standar upah berbasis UMK Kota Bekasi 2025
- Tidak melampirkan bukti kepesertaan dan pembayaran BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan bulan terakhir
- Tidak memiliki tanda keanggotaan Asosiasi Perusahaan Penyedia Jasa Pembersih yang masih berlaku
- Tidak mengantongi izin operasional badan usaha jasa pengamanan dari POLRI
T. Absen Sertifikat SMK3 dari Kemnaker RI serta sertifikasi ISO
Sementara itu, PT Elang Nusa Talenta yang justru mengajukan penawaran terendah Rp6,1 miliar, lebih murah dari PT Adhimukti, juga harus tersingkir. Murah ternyata tak selalu cukup. Perusahaan ini dinilai tidak melengkapi dokumen krusial berupa:
- Sertifikat Kompetensi Cleaning Service Skema Koordinator (BNSP) untuk Chief Housekeeping
- Sertifikat Ahli K3 Umum untuk posisi Building Manager
Ironisnya, kekurangan tersebut muncul pada proyek yang menuntut standar keselamatan, kebersihan, dan manajemen gedung tingkat tinggi khususnya di lingkungan DPRD.
Sekretaris DPRD Kota Bekasi, Lia Erliani, menegaskan bahwa hasil lelang ini bukan sekadar urusan harga, melainkan cerminan komitmen terhadap profesionalisme pengelolaan aset negara.
“Yang penting tertib administrasi dan kualitas pekerjaan bagus. Siapapun mitra kerja Sekretariat DPRD harus profesional dan berkualitas, tidak hanya sekadar lulus administrasi,” tegas Lia kepada Metro Bekasi, Selasa (23/12/2025).
Pernyataan ini sekaligus menjadi pesan terbuka bagi penyedia jasa, proyek negara bukan ruang coba-coba, apalagi sekadar adu murah tanpa kesiapan dokumen dan kompetensi.
Dengan kemenangan ini, PT Adhimukti Inti Indonesia kembali melakukan mobilisasi tenaga kerja dan peralatan untuk memastikan operasional gedung-gedung vital Pemkot Bekasi berjalan optimal sejak awal tahun depan.
Di tengah gugurnya para pesaing karena kelalaian administratif, kemenangan PT Adhimukti seolah menegaskan satu hal, dalam lelang pemerintah, kelengkapan dokumen adalah senjata utama, bukan sekadar angka penawaran. ***
