TANGGAMUS — Para petani di wilayah Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus, Lampung, kini tengah menghadapi persoalan serius. Pupuk subsidi yang seharusnya menjadi penopang utama produksi pertanian justru langka dan sulit didapat.
Kalaupun yang katanya pupuk subsidi itu tersedia, harganya melambung jauh di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah.
Sejumlah petani mengaku harus berjuang keras untuk memperoleh pupuk urea subsidi. Ironisnya, mereka kerap terpaksa membeli dengan harga yang tidak masuk akal dari pengecer di lapangan.
“Susah banget dapat pupuk subsidi di wilayah Wonosobo ini. Kalaupun ada, harganya lebih dari HET,” keluh petani kepada Wawai News, Rabu 15 Oktober 2025.
Ia menyebutkan, pupuk urea bersubsidi berisi 50 kilogram yang seharusnya dijual seharga Rp90.000 per sak, justru dibanderol hingga Rp150.000. Kondisi ini tentu memberatkan petani kecil yang menggantungkan hidup pada hasil panen.
Masalah tak berhenti di situ. Para petani juga mengeluhkan sistem distribusi yang tidak transparan. Mereka diminta menyetor uang terlebih dahulu oleh pengecer untuk membeli sejumlah pupuk, namun yang diterima sering kali tidak sesuai jumlah yang dipesan.
“Misalkan kami sudah setor uang untuk beli enam sak, tapi yang didapat cuma empat sak. Kadang uangnya dikembalikan beberapa hari kemudian, karena ga dapat barang” ujar petani dengan nada kecewa.
Situasi ini menimbulkan dugaan adanya penyelewengan dalam distribusi pupuk subsidi di tingkat pengecer maupun kelompok tani. Padahal, pemerintah telah menetapkan HET dan kuota distribusi agar pupuk subsidi tepat sasaran dan terjangkau bagi petani.
Petani berharap pemerintah daerah, terutama Dinas Pertanian dan pihak penegak hukum, segera turun tangan mengusut dugaan praktik nakal yang membuat harga pupuk melambung.
“Kami ini petani kecil, kalau pupuk saja susah dan mahal, bagaimana mau menanam?” kata seorang petani dengan nada getir.
Kelangkaan pupuk subsidi ini bukan hanya mengancam produktivitas pertanian di Wonosobo, tetapi juga berpotensi menurunkan kesejahteraan petani dan menekan ketahanan pangan daerah.
Pemerintah daerah diharapkan segera mengambil langkah konkret agar pupuk subsidi benar-benar sampai ke tangan petani dengan harga sesuai aturan, bukan menjadi komoditas permainan oknum yang mencari untung di atas penderitaan rakyat. ***
