Scroll untuk baca artikel
Head LineLintas Daerah

Rakyat Berpesta, Pejabat Berpuasa: Jurus “Air Putih” Gaya Baru Gubernur Jabar Hemat Anggaran

×

Rakyat Berpesta, Pejabat Berpuasa: Jurus “Air Putih” Gaya Baru Gubernur Jabar Hemat Anggaran

Sebarkan artikel ini
Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih Provinsi Jawa Barat Tahun 2024, bertempat di Hotel Grand Mercure Bandung Setiabudi, Kamis, 9 Januari 2025
Dedi Mulyadi Gubernur Jabar

INDRAMAYU – Kalau biasanya tamu pejabat disuguhi snack, kue, dan nasi kotak, maka bersiaplah: tahun depan di Jawa Barat, yang tersedia hanya air putih. Bukan karena sedang diet, tapi karena anggaran habis untuk infrastruktur.

“Saya bersumpah, tahun depan hari jadi Provinsi Jawa Barat enggak ada snack, cukup air putih,” ujar Gubernur Jawa Barat saat hadir di Indramayu, Selasa 7 Oktober 2025.

GESER UNTUK BACA BERITA
GESER UNTUK BACA BERITA

“Perjalanan dinas habis, pangkat habis, yang penting rakyat berpesta,” lanjutnya sambil menegaskan tekad untuk “berpuasa” demi pembangunan.

Dan benar saja, angka-angkanya bikin kening berkerut sekaligus tersenyum kecut. Dari anggaran Rp31 triliun, alokasi untuk jalan saja sudah menyentuh Rp3 triliun.

Belum lagi PSDA (Pengelolaan Sumber Daya Air) yang kini mendapat Rp450 miliar, padahal dulu saat APBD masih Rp37 triliun PSDA tidak kebagian sepeser pun.

“Yang punya motor dan mobil bayar pajak itu buat apa? Ya buat dilayani jalannya baik,” ujarnya, seolah menegur sopan tapi telak.

Bidang pendidikan pun digelontor dana tak main-main, infrastruktur sekolah hampir Rp1 triliun, ditambah Rp500 miliar untuk penerangan jalan umum (PJU) naik drastis dari sebelumnya yang cuma Rp20 miliaran. Tahun depan, Jabar bahkan akan mengucurkan Rp458 miliar tambahan untuk urusan jalan.

“Pokoknya semua anggaran pembangunan disiapkan. Kami kreatif, tapi enggak kreatif dalam ngutang,” selorohnya sambil tersenyum, disambut tawa hadirin yang mungkin masih menimbang apakah itu lelucon atau peringatan.

Tak berhenti di infrastruktur, sang gubernur juga memaparkan sederet persoalan rakyat yang datang mengadu ke provinsi:

  • TKI yang kehilangan kontak dengan anaknya di luar negeri,
  • Pasien miskin yang punya BPJS tapi tak punya ongkos ke rumah sakit,
  • Keluarga di Bogor yang harus bayar tagihan Rp11 juta karena klaim BPJS tak cair,
  • Hingga anak sekolah yang tak mampu beli seragam.

“Dan yang berhadapan dengan hukum, kita siapkan 200 pengacara untuk dampingi. Ini bukan wacana, tapi kerja nyata,” tegasnya.

“Birokrasi berpuasa, yang penting rakyat berpesta.”imbuhnya dengan gaya khasnya yang blak-blakan, ia menutup pernyataan dengan analogi yang sekaligus tamparan.

Kalimat itu terdengar seperti sindiran, tapi di Jawa Barat, mungkin itu sedang jadi strategi baru, mengubah anggaran snack menjadi aspal jalan.***

SHARE DISINI!