KOTA BEKASI – Rabu (10/9/2025), gedung DPRD Kota Bekasi mendadak panas. Ratusan massa yang menamakan diri Aliansi Rakyat Miskin Kota menyerbu kantor dewan dengan enam tuntutan tajam, mulai dari pembebasan massa aksi hingga pemangkasan tunjangan mewah para wakil rakyat.
Aliansi ini terdiri dari berbagai elemen masyarakat dari sopir angkot yang sempat diintimidasi, mahasiswa, beserta gabungan lembaga kemasyarakatan. Mereka kompak mempertanyakan: “Kalau DPRD terlalu mesra dengan eksekutif, siapa yang mau ngawasin pemerintah? Jangan-jangan kontrol sosialnya ikut hilang ditelan nasi kotak rapat paripurna?”
6 Tuntutan Rakyat Miskin Kota
- DPRD diminta mengeluarkan rekomendasi pembebasan massa aksi yang ditahan baik pelajar, mahasiswa, pemuda, hingga ojol selama tidak terbukti melakukan provokasi atau perusakan fasilitas negara.
- Mendesak DPRD mendesak Kapolri agar mendidik jajarannya lebih presisi dan humanis.
- DPRD diminta berani menandatangani komitmen pemangkasan tunjangan perumahan, pulsa, operasional, bahkan anggaran makan-minum kepala daerah & sekda. “Lha wong rakyat beli beras aja nyicil, masa dewan pulsa dibayarin negara?” sindir seorang orator.
- Menguatkan fungsi pengawasan DPRD terhadap eksekutif. “Jangan cuma rajin nge-like di medsos wali kota,” celetuk massa.
- Menjalankan politik anggaran yang merata, transparan, partisipatif, dan akuntabel.
- Mengutamakan anggaran untuk pembinaan UMKM, koperasi, penataan transportasi, seragam sekolah gratis, serta program lain yang bersentuhan langsung dengan rakyat.
Palang Kereta dan Tunjangan Dewan Jadi Sorotan
Tak hanya tuntutan, massa juga menyentil soal palang pintu kereta api di Bulak Kapal yang rusak dan membahayakan. “Itu aja nggak beres, tapi tunjangan dewan jalan terus. Aneh kan?” pekik peserta aksi dalam orasinya.
Sementara itu, tunjangan DPRD menjadi sorotan paling pedas. Massa menilai para wakil rakyat lebih sibuk mengurus kenyamanan pribadi ketimbang kenyamanan publik. “Kalau kursi empuk, mobil dinas, rumah, pulsa, sampai makan-minum ditanggung negara, jangan-jangan nanti tisu meja pun minta APBD?” kata salah satu orator yang disambut tawa getir peserta aksi.
DPRD di Persimpangan: Dengar Rakyat atau Dengar Perut?
Aksi yang berlangsung riuh ini menegaskan bahwa warga Bekasi sudah jengah. Mereka menunggu, apakah DPRD Kota Bekasi benar-benar mewakili rakyat atau sekadar perwakilan ATM berjalan.
“Jangan lupa, rakyat miskin ini bukan cuma data statistik di meja birokrasi. Kami ada, lapar kami nyata, dan suara kami keras!” tutup koordinator aksi dengan suara yang memecah mikrofon.***
