LAMPUNG – Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim mengatakan Provinsi Lampung pada tahun 2020 ini mendapat alokasi dana desa sebesar Rp2,427 triliun.
Sampai saat ini realisasi mencapai Rp1,875 triliun atau sebesar 77,25 persen selesai pencairan tahap kedua.
“Dari realisasi tersebut dana desa yang dipergunakan untuk kegiatan BLT desa sebesar Rp490 miliyar dan mengcover 269.598 kepala keluarga,” ujar Nunik sapaan akrab mantan Bupati Lampung Timur, Sabtu (12/9/2020).
Wagub Lampung, menerima kunjungan kerja Kementerian Desa Abdul Halim. Dihadapan Menteri dia menegaskan bahwa untuk kegiatan Padat Karya Tunai realisasi sebesar Rp487 miliyar dengan menyerap 70.937 tenaga kerja dan untuk kegiatan sarana prasarana tercatat sebesar Rp1,1 triliun dan telah terealisasi sebesar Rp532 miliyar atau 48,46 persen.
“Alhamdulillah, sejauh ini penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan di desa melalui dana desa dapat berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” katanya dilansir dari siaran Biro Adpim.
Nunik menyebutkan Pemerintah Provinsi Lampung juga mempunyai Program Desa Berjaya yang didalamnya terdiri dari program Smart Village dan Pengentasan Desa Tertinggal, Pengembangan Kawasan Perdesaan dan Transmigrasi.
“Program ini adalah program yang terintegrasi antara pemerintah provinsi, kabupaten, desa termasuk dengan pihak lain diluar pemerintah seperti perguruan tinggi, dunia usaha, praktisi dan melibatkan juga para penggiat desa,” ujarnya.
Nunik mengatakan program smart village ini hadir untuk mengatasi masalah integrasi dan konektivitas dengan membangun dan menyiapakan sistem yang terintegrasi dari tingkatan desa hingga provinsi.
“Yang memanfaatkan teknologi informasi yang didalamnya untuk peningkatan pelayanan administrasi desa, pelayanan publik, aktivitas ekonomi warga dan kegiatan kemasyarakatan lainnya. Aplikasi ini kita berikan secara gratis kepada desa yang ada di Provinsi Lampung,” katanya.
Selanjutnya, dalam hal Pengentasan Desa Tertinggal, Pengembangan Kawasan Perdesaan dan Transmigrasi, Nunik menjelaskan Pemerintah Provinsi Lampung sendiri melakukan pembinaan dan pendampingan intensif yang terintegrasi lintas sektoral pada masing-masing OPD terkait berdasarkan pada penilaian Indeks Desa Membangun (IDM).
“Dengan program ini kita akan mengentaskan desa-desa tersebut dari ketertinggalannya,” ujarnya.
Nunik mengajak sinergitas antara pemerintah pusat bersama provinsi dan kabupaten/kota terhadap program-program untuk membangun desa yang ada di Provinsi Lampung.(Kandar)
