Scroll untuk baca artikel
AdvertorialZona Bekasi

Realisasi PAD Kota Bekasi Masih 46,49%: Bapenda dan DPRD Kompak

×

Realisasi PAD Kota Bekasi Masih 46,49%: Bapenda dan DPRD Kompak

Sebarkan artikel ini
Kepala Bapenda Kota Bekasi, Asep Gunawan

KOTA BEKASI – Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bekasi tahun 2025 tampaknya masih jauh di awang-awang. Berdasarkan laporan pertanggungjawaban per 10 Juli 2025, realisasi PAD baru menyentuh angka 46,49%.

Kabar ini disampaikan langsung oleh Kepala Bapenda Kota Bekasi, Asep Gunawan, saat audiensi bersama Komisi III DPRD di Gedung Dewan, Kamis (17/7/2025).

GESER UNTUK BACA BERITA
GESER UNTUK BACA BERITA

Dalam pertemuan itu, Asep menyampaikan kabar dengan gaya jujur dan pasrah bahwa pajak daerah baru 46,49% sampai 10 Juli.

“Tapi ini sudah paling tinggi dibanding sektor lain.”tegasnya.

Bayangkan, kalau yang paling tinggi saja masih 46%, bagaimana kabarnya yang lain? Jangan-jangan masih pakai angka tahun lalu.

BACA JUGA :  Pimpin Apel Gabungan, Tri Adhianto Serukan Komitmen Penataan dan Ketertiban Umum

Untuk menyiasati “realisasi yang belum realistis” ini, Asep menyebut pihaknya akan mengandalkan dukungan moril dan politis dari Komisi III DPRD.

“Tentu, ini kabar baik. Ketika target belum tercapai, kita tidak perlu khawatir, asal yang penting, kompak dulu,”ucapnya jika pihaknya berprinsip bersama Komisi III untuk mencapai target tahun ini.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Bekasi, Abdul Harris Bobihoe, memilih dua senjata utama untuk mendongkrak PAD tahun ini:

  • Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
  • Retribusi dari hotel dan restoran

“Kerja sama dengan UPTD Pendapatan, camat, dan lurah akan diperkuat,” ujar Harris. Kami harap ini bukan berarti lurah-lurah bakal jadi petugas penagih bergaya door to door, meski kalau dilakukan sambil bawa nasi kotak, bisa jadi efektif.

BACA JUGA :  PT ABB “Berkarya dengan Janji”: Revitalisasi Pasar Kranji 5 Tahun Tanpa Arah, Pagar Mau Dipindah Lagi?

Untuk masyarakat Kota Bekasi yang belum bayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Harris memberi pesan yang mirip pesan cinta: “Segera selesaikan kewajiban Anda. Kalau ada kendala, konsultasikan.”

Niat baik ini tetap patut diapresiasi. Setidaknya, Pemkot tidak diam-diam menyalahkan rakyat atas defisit. Mereka hanya mengingatkan dengan nada halus, agar kita sadar PAD butuh kita semua (dan dompet kita).

Bekasi tampaknya serius mengejar PAD, tapi tantangan seperti budaya menunda bayar pajak, hotel yang sepi tamu, atau warga yang belum tahu PBB itu bukan singkatan dari “Persatuan Bola Bekasi”, membuat perjuangan ini makin berat.(ad)***