KOTA BEKASI – Tiga kelompok relawan meliputi Samatri, Katar, dan Jamkeswatc menggelar pertemuan strategis dengan Direktur Rumah Sakit Kartika Husada Jatiasih dalam sebuah upaya kolektif meningkatkan pelayanan kesehatan di Kota Bekasi.
Tujuannya, tak muluk-muluk hanya ingin membantu rakyat Bekasi paham soal regulasi BPJS, tidak salah antre, tidak salah kamar, dan kalau bisa tidak salah diagnosa.
Kolaborasi antar relawan dan RS Kartika Husada untuk menjawab soal layanan kesehatan yang sering kali membuat pasien lebih stres daripada sakitnya sendiri, sehingga secercah harapan muncul dari Jatiasih.
Direktur RS Kartika Husada, Jatiasih, Kota Bekasi, dr. Rahma Indah Permata Sari, menyambut baik kolaborasi dengan menekankan pentingnya kemitraan antara rumah sakit dan relawan.
“Kerja sama seperti ini bukan hanya soal administratif atau teknis. Ini tentang kehadiran bersama untuk warga yang kadang bingung harus tanya ke siapa saat sakit, apalagi ketika BPJS-nya mendadak nonaktif karena lupa bayar,” ujar sang direktur sambil tersenyum antara optimis dan realistis.
Dalam diskusi, para relawan membawa misi utama, yakni menyosialisasikan regulasi BPJS agar tidak hanya dipahami oleh “kelas menengah sadar brosur”, tapi juga oleh warga biasa yang mengira “rujukan” itu semacam surat undangan hajatan.
Dalam kesempatan itu, baik dari Katar, Samatri, dan Jamkeswatc menyatakan komitmennya membantu masyarakat yang sering kali terjebak birokrasi kesehatan seperti game puzzle yang tak kunjung selesai.
Pertemuan ini tidak digelar di tempat gelap, berasap, atau dengan musik slow rock ala konspirasi, melainkan dalam suasana formal dan serius tetap dengan kopi hitam tanpa gula. Ini merupakan tindak lanjut sinergi yang telah terjalin sebelumnya.
“Kami sering menemukan warga yang BPJS-nya aktif tapi mentalnya sudah pasrah duluan. Maka dari itu, kami hadir bukan sebagai penyelamat, tapi minimal sebagai GPS birokrasi kesehatan,”ungkap Om Day ketua tim koordinator relawan Samatri.
Dari pertemuan ini, semua pihak sepakat bahwa koordinasi harus ditingkatkan bukan hanya ketika ada masalah viral di media sosial. Dengan sistem yang lebih transparan dan sinergi antar pemangku kepentingan, proses pendampingan pasien diharapkan menjadi lebih mudah, cepat, dan manusiawi.
“Kami tidak ingin warga Kota Bekasi sembuh dulu baru paham regulasi BPJS. Edukasi harus jalan, pelayanan harus ramah, dan sistem jangan bikin sakit hati,” tambah Om Day berseloroh.***
