KOTA BEKASI – Rencana Direktur Utama PT. Patriot Trans Patriot (PTMP) melelang armada bus Trans Patriot menimbulkan tanda tanya besar. Pasalnya, bus yang hendak dilelang itu bukan bus bekas tambang, melainkan 9 unit bus hasil pengadaan Pemkot Bekasi serta 21 unit bus bantuan Kemenhub, termasuk 1 unit bus sekolah.
Semua masih layak, terutama bus dari Kemenhub sesuai spesifikasi, bahkan pernah diproyeksikan untuk menghidupkan koridor 2 (Vida – Summarecon – Wisma Asri) dan koridor 3. Bus dari Kemenhub sudah di desain untuk disabilitas agar bisa naik.
Pertanyaan muncul, Mengapa bus yang sudah ada malah mau “dibuang” lewat lelang? Jika dijual, BUMD tetap harus menyewa bus baru. Biaya keluar lagi, padahal bus lama hanya perlu perbaikan kecil seperti aki. Bukankah itu justru pemborosan anggaran?
Lebih ironis lagi, saat seleksi Dirut PTMP, konon ada janji manis, tidak akan bergantung pada anggaran pemerintah daerah. Namun kini, sebelum tinta jabatan mengering, justru mulai melirik penyertaan modal lagi. Hal itu menimbulkan kecurigaan apakah janji itu hanya “ticket masuk” belaka?
“BUMD itu dibentuk untuk memberi layanan publik sekaligus menghasilkan pendapatan, bukan sebaliknya membuang uang daerah,” kritik Ahmad Juaini mantan Ketua Organda Kota Bekasi kepada Wawai News Senin 25 Agustus 2025.
Juaini mengaku heran, mengapa posisi penting justru dipegang orang luar daerah yang patut dicurigai belum memahami wilayah Bekasi. Sementara banyak putra daerah yang lebih paham denyut kota ini.
“Kota Bekasi masih butuh prioritas lain: kesehatan, pendidikan, infrastruktur. Kalau transportasi saja salah urus, bukan cuma PTMP yang disorot, tapi juga kepala daerah,” sindirnya.
Fakta di lapangan, kebutuhan bus masih tinggi. Koridor 1 (Harapan Indah – Terminal Bekasi) idealnya memiliki minimal 20 unit bus agar penumpang tidak menunggu terlalu lama. Begitu pula koridor 2 dan 3, yang sejak awal dirancang untuk mengurai kemacetan kota satelit ini.
Daripada sibuk merencanakan lelang, Juaini menilai lebih realistis jika PTMP memaksimalkan armada yang ada. Perbaiki, jalankan, tingkatkan layanan. Bukan malah melepas aset lalu menyewa dengan beban biaya baru.
Dia berharap pada Komisi II DPRD Kota Bekasi benar-benar mengawasi langkah PTMP. “Transportasi publik di Bekasi adalah wajah kota. Jangan sampai Trans Patriot berubah jadi Trans Problematika,” celetuk Juaini.***
