KOTA BEKASI — Rencana Pemerintah Kota Bekasi menggelar acara hiburan akbar bertajuk “Pesona Nusantara Bekasi Keren” pada 7 Desember 2025 memicu gelombang kritik dari berbagai elemen masyarakat, terutama kalangan mahasiswa.
Di tengah suasana duka nasional akibat bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Sumatera, dan Aceh, publik mempertanyakan sensitivitas pemerintah daerah. Bahkan Gubernur Sumbar sendiri membatalkan resepsi pernikahan anaknya.
Sejak akhir November, bencana besar di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat menimbulkan kerusakan masif. Data per 2 Desember 2025 mencatat lebih dari 600 jiwa meninggal, ratusan hilang, ribuan terluka, serta lebih dari 3 juta warga terdampak dan mengungsi angka yang menjadikannya salah satu tragedi terbesar tahun ini.
Di tengah kondisi tersebut, rencana Pemkot Bekasi menggelar pesta hiburan dianggap tidak etis, tidak tepat waktu, dan “seolah hidup di dimensi yang berbeda”.
Aktivis mahasiswa, Juhar, mengecam keras rencana tersebut dan meminta Wali Kota Bekasi Tri Adhianto segera membatalkannya.
“Pestapora wajib dibatalkan! Saudara-saudara kita di Sumatera sedang berduka, kehilangan keluarga dan rumah. Masa Bekasi malah mau pesta pora?” tegas Juhar, dengan nada yang menggambarkan kekecewaan mendalam, Selasa (2/12).
Ia menyebut keputusan itu sebagai bentuk ketidakpekaan pemerintah terhadap tragedi yang sedang terjadi secara nasional.
“Orang-orang menangis di pengungsian, tapi pemerintah kota sibuk mempersiapkan panggung hiburan. Di mana empati, Pak Wali Kota?” sindirnya.
Aktivis mahasiswa dan sejumlah warga meminta anggaran penyelenggaraan Pestapora dialihkan sepenuhnya untuk bantuan kemanusiaan di Sumatera. Menurut mereka, langkah ini bukan hanya lebih bermanfaat tetapi juga menunjukkan solidaritas pemerintah daerah terhadap sesama warga Indonesia.
Mereka menilai kebijakan tetap melanjutkan acara hiburan hanya akan merusak citra Pemkot Bekasi dan memperlihatkan minimnya prioritas terhadap nilai moral dan kemanusiaan.
Desakan Penetapan Status Bencana Nasional Menguat
Berbagai lembaga bantuan hukum se-Sumatera juga mendesak agar pemerintah pusat menetapkan bencana ini sebagai bencana nasional, menunjukkan betapa beratnya dampak dan skala kerusakan yang terjadi.
Dengan tekanan publik yang semakin kuat, masyarakat kini menunggu langkah bijak dari Pemkot Bekasi apakah memilih tetap “berpesta” atau menunjukkan empati dengan membatalkan acara dan mengalihkan fokus kepada kemanusiaan.***
