KOTA BEKASI – Setelah heboh plesiran ke Bali tahun lalu, kekinian Ketua PSI Bekasi, Tanti Herawati, kembali jadi bahan bisik-bisik politik. Kali ini bukan soal tiket pesawat, tapi soal tiket anggaran tepatnya dana reses.
Nama Tanti Herawati, Ketua DPD PSI Kota Bekasi, kembali berputar di orbit kontroversi.
Setelah geger “plesiran politik ke Bali” tahun 2024, kini Tanti yang akrab disapa Hera kembali muncul dengan cerita baru: reses yang rasanya seperti rapat partai.
Kegiatan reses yang seharusnya menjadi ajang wakil rakyat menyerap aspirasi warga, justru digelar di Restoran Raja Sunda, Jalan Jenderal Sudirman, pada 5–9 Februari 2025 lalu, kini menuai sorotan.
Lokasi mewah, nasi liwet, dan dua spanduk yang berdampingan jadi bumbu utama, satu bertuliskan “Reses Anggota DPRD Kota Bekasi”, satunya lagi “Kelas Politik Penguatan Kaderisasi PSI”.
Pasalnya, sosoknya pun menjadi kontroversi, karena undangan pun dibuat bingung dan geli setelah mengetahui ditempat yang sama dilaksanakan dua agenda diduga dibiayai APBD Kota Bekasi
“Katanya partai anti korupsi, kok bisa ada dua acara, dua spanduk, satu tempat, satu anggaran? Ini reses atau seminar politik sambil makan gurame bakar?” ujar salah satu undangan yang mengaku hadir pada kegiatan itu, Kamis (16/10/2025).
Dana APBD yang Terselip di Balik Sambal Terasi
Sumber yang enggan disebut namanya ini, mengendus aroma tak sedap yang bukan berasal dari dapur restoran meski baru sekarang diungkapkan.
Menurutnya, kegiatan tersebut diduga menggunakan dana reses yang bersumber dari APBD Kota Bekasi, tapi di saat bersamaan dijalankan juga kegiatan internal partai PSI.
“Kalau reses dibiayai APBD, berarti ‘Kelas Politik’ PSI itu ditanggung rakyat juga dong? Ini bukan aspirasi, ini akrobat,” ucapnya sebagaimana dilansir Wawai News dari Limit News.
Publik pun mulai menilai, PSI tampaknya perlu membedakan antara “partisipasi publik” dan “partai sibuk”. Karena yang satu wajib transparan, yang satu sebaiknya jangan dibungkus nasi liwet.
Hening Seribu Notifikasi
Saat dikonfirmasi, Tanti Herawati tampak memilih mode silent treatment. Telepon tidak diangkat, pesan WhatsApp tidak dibalas mungkin sedang reses dari klarifikasi.
Padahal, partai yang selama ini bangga dengan jargon “antikorupsi dan transparansi” kini justru tampak seperti sedang menguji dua kata itu di dunia nyata.
Fenomena ini memperlihatkan tren baru di politik lokal: reses yang berubah jadi rehat, aspirasi yang berubah jadi acara partai.
Kalau dibiarkan, bukan mustahil nanti muncul agenda resmi bernama “Ngopi Bareng Konstituen: Bonus Diskon Caleg.”.***
