KOTA BEKASI — Musim hujan datang, reses pun kembali dipenuhi satu kata yang terasa akrab di telinga warga: banjir. Dalam kegiatan Reses I DPRD Kota Bekasi 2026, mayoritas aspirasi masyarakat masih berkutat pada persoalan genangan air dan infrastruktur yang tak kunjung tuntas.
Anggota DPRD Kota Bekasi dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Alit Jamaludin, menyebut sekitar 80 persen aspirasi yang ia serap berkaitan langsung dengan persoalan banjir.
“Aspirasi masih sama seperti reses sebelumnya. Sekitar 80 persen soal banjir dan infrastruktur. Setiap hujan deras, genangan muncul lagi,” ujar Alit usai reses di Komplek Daperla, Kecamatan Bekasi Timur, Minggu (15/2).
Menurut Wakil Ketua Komisi III ini, persoalan banjir di wilayah tersebut bukan disebabkan kiriman air dari daerah lain, melainkan faktor kontur tanah yang rendah serta kapasitas drainase yang tidak memadai.
Hujan dalam durasi singkat saja sudah cukup membuat air meluap ke jalan dan permukiman. Setelah dilakukan pengecekan, diketahui saluran air tidak mampu menampung debit saat curah hujan tinggi.
Artinya, persoalan bukan pada langit semata, tetapi pada infrastruktur di bawahnya.
“Fokus ke depan memang harus pada pembenahan infrastruktur, terutama jalan lingkungan dan saluran air,” tegasnya.
Ia mengakui, jika drainase tidak ditingkatkan kapasitasnya, maka setiap musim hujan akan selalu menjadi agenda tahunan yang berulang lengkap dengan keluhan, genangan, dan aktivitas warga yang terganggu.
Sebagai solusi, Alit mengusulkan perbaikan sistem drainase agar masuk dalam program pembangunan daerah 2026. Salah satu rencana yang didorong adalah pembuatan sodetan saluran menuju Kali Kapuk yang terhubung dengan area Perumahan Juanda.
Sodetan ini diharapkan dapat mempercepat aliran air keluar dari kawasan permukiman, sehingga genangan tidak bertahan lama.
“Mudah-mudahan bisa masuk realisasi 2026. Sudah ada rencana sodetan saluran, itu yang kita dorong supaya genangan bisa berkurang,” jelasnya.
Warga tentu berharap sodetan tersebut bukan sekadar wacana di atas kertas. Sebab dalam pengalaman sebelumnya, perencanaan sering kali lebih deras daripada realisasi.
Selain persoalan banjir, warga juga menyampaikan aspirasi di bidang ekonomi. Banyak pelaku usaha kecil meminta dukungan agar bisa bertahan dan berkembang di tengah perubahan pola bisnis yang semakin digital.
Alit menilai, peningkatan kesejahteraan tidak cukup hanya melalui bantuan sosial. Pemerintah, menurutnya, perlu menghadirkan pelatihan usaha dan pemasaran digital agar pelaku UMKM mampu beradaptasi dengan era baru.
“Masyarakat ingin tahu bagaimana berjualan di era digital. Pemerintah tidak hanya hadir lewat bantuan, tapi juga pelatihan dan peningkatan kapasitas warga,” ujarnya.
Di tengah genangan yang kerap menghambat aktivitas, pelaku usaha memang membutuhkan dua hal sekaligus saluran air yang lancar dan saluran pemasaran yang efektif.
Reses menjadi cermin bahwa persoalan banjir dan infrastruktur di Kota Bekasi belum bergeser dari daftar prioritas utama. Jika 80 persen aspirasi masih sama dari tahun ke tahun, maka tantangannya bukan lagi mengidentifikasi masalah, melainkan memastikan eksekusi solusi.
Alit berharap perbaikan infrastruktur berjalan beriringan dengan penguatan ekonomi warga. Dengan begitu, dampaknya lebih terasa: genangan berkurang, aktivitas usaha tidak terhenti, dan penghasilan masyarakat lebih stabil.***
