KOTA BEKASI – Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, akhirnya menggebrak dengan merotasi 19 pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi. Ini menjadi rotasi pertama sejak dirinya menduduki kursi Wali Kota, dan langsung memunculkan catatan keras Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) ditarget memperbaiki sistem Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya dalam waktu setahun.
Prosesi pelantikan dihadiri Wakil Wali Kota Abdul Harris Bobihoe, Ketua DPRD Sardi Effendi, dan Ketua TP PKK Wiwiek Hargono Tri Adhianto. Namun, sorotan utama bukan pada siapa yang hadir, melainkan pada pesan bernada ultimatum dari sang Wali Kota.
“Rotasi ini bukan sekadar pindah kursi. Saya ingin kinerja nyata, bukan jabatan formalitas. Untuk Bapenda, saya kasih waktu satu tahun. Sistem PAD harus beres. Ada surat pernyataan, kalau gagal konsekuensinya pengunduran diri,” tegas Tri, seolah ingin menegaskan tak ada lagi ruang untuk main-main dengan pajak daerah.
Target PAD jelas bukan pekerjaan ringan. Bekasi menghadapi tekanan ekonomi, kebocoran potensi pajak, hingga sistem administrasi yang kerap dikeluhkan publik. Penunjukan M. Solikhin sebagai Kepala Bapenda langsung dibarengi “surat sakti” berisi kesanggupan memperbaiki sistem.
Surat itu bukan sekadar formalitas, melainkan perjanjian bermaterai dengan ancaman kursi terjungkal bila target tak tercapai.
Dengan langkah ini, Tri ingin menunjukkan bahwa rotasi pejabat bukan ajang kompromi politik, melainkan tes integritas sekaligus uji nyali.
Tri juga mengingatkan seluruh pejabat baru agar berhati-hati dalam melangkah. Prinsip good governance dan antikorupsi disebut sebagai fondasi utama. Bekasi, yang kerap masuk sorotan publik soal praktik birokrasi, diharapkan bisa keluar dari stigma lama.
“Jangan cuma terima jabatan lalu berhenti bekerja. Komunikasi antar-OPD harus lebih solid, integritas dijaga, dan semua kebijakan wajib bersih dari praktik kotor,” tandas Tri.
19 Nama yang Digeser
Berikut daftar pejabat yang masuk gerbong rotasi:
- Arief Maulana – Kepala Dinas Tata Ruang
- Dzikron – Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
- Asep Gunawan – Staf Ahli Wali Kota Bidang Pemerintahan & Kesejahteraan Rakyat
- M. Solikhin – Kepala Badan Pendapatan Daerah
- Ika Indah Yarti – Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
- Kusnanto Saidi – Kepala Dinas Pengendalian Penduduk (DP2KB)
- M. Bambang Santosa – Staf Ahli Wali Kota Bidang Perekonomian & Pembangunan
- Aceng Solahudin – Staf Ahli Wali Kota Bidang Administrasi Umum
- Alexander Zulkarnaen – Kepala Dinas Pendidikan
- Robert Tua – Kepala Dinas Sosial
- Nadih Arifin – Kepala Diskominfostandi
- Herbert P – Kepala Diskopukm
- Karto – Kepala Disketapang
- Nesan Sujana – Kepala Satpol PP
- Hudi Wijayanto – Kepala Kesbangpol
- Dinas Faisal B – Asisten Administrasi Umum
- Dicky Irawan – Kepala Bappelitbangda
- Yudianto – Kepala BPKAD
- Drh. Satia Sriwijayanti – Kepala Dinas Kesehatan
Publik tentu akan menilai, apakah rotasi ini murni strategi memperbaiki birokrasi atau sekadar “politik kursi” jelang tahun politik? Namun, ultimatum terhadap Bapenda jelas memberi warna baru: ada pertaruhan besar di balik jabatan.
Jika target PAD benar-benar tercapai, Tri bisa mencatat poin plus dalam kepemimpinannya. Tapi bila gagal, rotasi ini bisa dianggap hanya “ritual tahunan” tanpa hasil konkret.***
