KABUPATEN BANDUNG – Banjir tahunan yang kembali merendam Dayeuhkolot, Baleendah, dan Bojongsoang pada Jumat (5/12/2025) membuka dua wajah penanganan bencana di Jawa Barat, gerak cepat di permukaan, namun juga sederet persoalan struktural yang belum tuntas selama bertahun-tahun.
Pemda Provinsi Jawa Barat menurunkan tim lengkap ke lokasi, tetapi peninjauan lapangan kali ini membawa catatan-catatan penting mengenai kesiapan mitigasi, jalur evakuasi, hingga proyek infrastruktur yang belum rampung.
Dipimpin oleh Kepala Biro Adpim Jabar, Akhmad Taufiqurrahman, tim dari berbagai instansi turun langsung ke tiga kecamatan yang dikenal sebagai “segitiga rawan genangan”.
Peninjauan ini merupakan instruksi langsung Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, pasca laporan bahwa lebih dari 13 ribu warga terdampak banjir.
Namun dari temuan lapangan, terlihat bahwa persoalan banjir tetap berulang meski intervensi pemerintah sudah dilakukan berkali-kali.
“Ini wilayah cekungan yang selalu menampung limpasan air. Warga butuh solusi jangka panjang, bukan hanya bantuan sesaat,” kata Akhmad.
Ia mengungkapkan adanya kebutuhan mendesak berupa normalisasi sungai dan pembangunan embung retensi.
Data yang diterima Akhmad dari Wakil Bupati menyebut bahwa sedikitnya 14 embung tambahan diperlukan untuk mengurangi potensi banjir musiman yang tiap tahun menenggelamkan kawasan.
Evakuasi Mencatat Kendala Serius
BPBD Jabar mengonfirmasi bahwa proses evakuasi dimulai sejak pukul satu dini hari. Namun di sejumlah titik, petugas menemui warga yang menolak dievakuasi karena khawatir meninggalkan barang berharga di rumah.
Situasi ini menunjukkan adanya celah pada sosialisasi pengungsian, termasuk minimnya tempat penitipan barang atau penjagaan keamanan bagi rumah yang ditinggalkan.
Analis Kebencanaan Ahli Madya BPBD Jabar, Usep Supdana, membenarkan bahwa masih banyak warga yang memilih bertahan.
“Kami sudah datangi kelompok rentan seperti ibu menyusui, lansia, dan anak-anak. Tetapi ada warga yang tetap menolak, termasuk kasus ibu hamil yang viral. Mereka merasa aman di lantai dua rumahnya,” ujarnya.
BPBD menyebut evakuasi akan tetap dilakukan sewaktu-waktu jika kondisi memburuk. Namun situasi ini menandakan bahwa manajemen risiko bencana belum menyentuh aspek psikologis dan sosial warga yang masih ragu mempercayai sistem penanganan darurat.
Distribusi Bantuan Berjalan Cepat, tetapi Kebutuhan Lapangan Lebih Kompleks
Selain meninjau lokasi, Akhmad memastikan bantuan dari berbagai instansi telah disalurkan.
BAZNAS dan BPBD Jabar menurunkan bantuan logistik, sementara Gubernur Jabar mengirim 1.000 bungkus makanan siap saji untuk warga.
BAZNAS Jabar turut mendistribusikan 500 paket sembako. Namun demikian, beberapa posko pengungsian melaporkan kebutuhan tambahan seperti selimut, alas tidur, dan layanan kesehatan, terutama bagi anak-anak dan warga lanjut usia.
Pekerjaan Rumah Besar: Mitigasi Jangka Panjang yang Tak Kunjung Tuntas
Dari penelusuran dan wawancara di lapangan, permasalahan banjir Bandung tidak hanya terjadi karena curah hujan dan kondisi geografis semata.
Persoalan tata ruang, sedimentasi sungai, alih fungsi lahan, hingga minimnya infrastruktur pengendali air menjadi faktor yang terus memperparah genangan.
Pemprov Jabar mengakui bahwa kebutuhan embung retensi tambahan masih jauh dari target. Beberapa proyek mitigasi juga terkendala pembebasan lahan, meskipun sudah masuk dalam rencana induk penanganan banjir Citarum.
Meski upaya Pemprov Jabar untuk bergerak cepat patut diapresiasi, realitas di lapangan menunjukkan perlunya reformasi serius pada sistem mitigasi banjir.
Tanpa langkah struktural yang tegas, banjir dikhawatirkan akan kembali hadir dari tahun ke tahun membawa dampak sosial dan ekonomi yang terus membengkak.
Peninjauan kali ini menjadi pengingat bahwa tanggap darurat bukanlah penyelesaian, melainkan pintu masuk untuk memperbaiki tata kelola penanganan bencana secara menyeluruh. ***
