KOTA BEKASI – Proyek revitalisasi Pasar Kranji Baru, yang sempat menjadi bangkai mangkrak selama bertahun-tahun, kini diklaim sudah mencapai progres 20 persen.
Klaim tersebut disampaikan oleh Direktur Utama PT Anisa Bintang Blitar (ABB) yang baru, Rama Wardhana, dalam wawancara dengan Wawai News, Selasa (22/7/2025).
“Pembangunan gedung utama sudah sekitar 20 persen. Kalau lancar, sebulan lagi bisa 25 persen. Target 6 bulan sesuai addendum masih bisa dikejar,” ujar Rama dengan nada optimistis.
Proyek ini resmi dimulai kembali sejak Maret 2025, setelah sebelumnya sempat menjadi simbol kelumpuhan proyek kerja sama pemerintah dengan swasta yang tak kunjung selesai.
Kini, progres yang diklaim mencakup pembangunan struktur tiang dan pengecoran dak di dua zona yakni Zona A dan Zona B.
Menariknya, Rama menyebut bahwa desain pembangunan kini kembali mengikuti kontrak awal yang sempat dirombak di tengah jalan dengan basement sebagai fitur unggulan.
Tentu saja, ini bukan fitur mewah, melainkan hasil dari penyesuaian ulang karena addendum tak kunjung diperbarui secara formal.
“Dulu basement sempat dihilangkan, sekarang dimunculkan lagi. Ibarat lagu lama diputar ulang, tapi musiknya belum disesuaikan,” kata Rama, sedikit menggambarkan kebingungan administratif yang terjadi.
Rama juga secara blak-blakan menyebut bahwa percepatan yang terjadi adalah hasil dari “nyolong argo”, alias memulai duluan sebelum segalanya formal demi mengejar tenggat dari addendum baru.
Addendum, dokumen hukum yang seharusnya memperpanjang masa pembangunan selama 6 bulan, kini berdiri di atas fondasi hukum yang keropos. Kontrak awal menyebut masa pembangunan 24 bulan sejak penandatanganan yang faktanya sudah kedaluwarsa sejak 2021. Maka, jangan heran jika asuransi pun angkat tangan.
“Jaminan pelaksanaan dari asuransi sudah tak bisa dicairkan. Karena menurut asuransi, masa proyek sudah habis dari tiga tahun lalu. Ya, kalau jaminan saja udah habis, apalagi kepercayaan publik,” tambah Rama dengan senyum tipis.
Meski belum ada pembaruan desain yang sah secara hukum, pembangunan terus berjalan mengikuti gambar teknis terbaru. Ironisnya, dokumen addendum tak mengalami revisi resmi. Artinya, pelaksana membangun berdasarkan “niat baik dan tekad kuat”, bukan kerangka hukum yang solid.
Pasar Kranji Baru sejatinya adalah etalase ekonomi rakyat. Sayangnya, ia sempat berubah jadi monumen kegagalan sistem dan lambannya respons birokrasi.
Kini, dengan sedikit “curi start” dan desain yang naik-turun, harapannya satu jangan sampai proyek ini kembali jadi “Pasar Nanggung” dibangun, tapi tak selesai, dimulai, tapi ditinggalkan.***
