KOTA BEKASI – Kisah revitalisasi Pasar Kranji sepertinya layak dijadikan sinetron panjang. Dimulai sejak 2019, proyek yang katanya akan “menghidupkan” perekonomian rakyat itu justru berubah jadi makam berjalan bagi ribuan pedagang kecil.
Ketua Umum Lembaga Investigasi Anggaran Publik (Linap), Baskoro, mengaku heran sekaligus geram dengan sikap Komisi II DPRD Kota Bekasi yang seolah hanya duduk manis di kursi empuk sambil menonton, tanpa memberi solusi.
“Sudah enam tahun revitalisasi mangkrak, pedagang terlunta-lunta mencari nafkah, tapi Komisi II cuma bilang ruwet, banyak masalah. Ya kalau tahu masalah, kenapa diam? Apa mereka kira pasar bisa hidup sendiri pakai doa?” sindir Baskoro.
Masalah semakin runyam karena PT ABB, pihak swasta yang digandeng dalam proyek revitalisasi, justru bebas membangun dan memperjualbelikan ruko di atas tanah milik daerah tanpa izin yang jelas.
Ironisnya, Pemkot Bekasi dan DPRD tampak adem ayem, seolah tak ingin mencampuri “urusan bisnis” yang jelas-jelas mengangkangi aturan negara.
“Fungsi pengawasan DPRD ini kayak hanya sebatas acara seremonial. Ada rapat, ada foto, ada berita, selesai. Tapi nasib ribuan pedagang? Seolah tak masuk agenda,” tegas Baskoro.
Kemelut makin parah ketika muncul nama Rama yang disebut-sebut mengakuisisi PT ABB. Alih-alih fokus membangun pasar, investor malah sibuk ribut soal akuisisi. Pedagang pun jadi penonton tambahan dalam drama korporasi ini.
“Pertanyaan besar, siapa sebenarnya yang menikmati hasil penjualan puluhan ruko di atas tanah negara itu? Kenapa Pemkot Bekasi tidak memberikan sanksi, bahkan tidak menarik jaminan investasi dari Bank Lampung? Apa jangan-jangan semua ini sengaja dibiarkan supaya tetap ruwet?” sindir Baskoro lagi, setengah bercanda tapi serius.
Linap pun mendesak aparat penegak hukum untuk segera turun tangan. Tidak hanya memanggil PT ABB, tapi juga pejabat terkait yang selama ini seperti “main petak umpet” dari tanggung jawab.
“Kalau tidak segera diselesaikan, ini bukan cuma soal pasar, tapi soal wajah pemerintahan Kota Bekasi. Bagaimana PAD bisa naik kalau pasar saja dijadikan lapangan konflik antar-investor? Mau jadi kota apa Bekasi ini, kota pedagang terlantar?” tutup Baskoro dengan nada getir.
Revitalisasi Pasar Kranji kini bukan lagi sekadar proyek mangkrak, melainkan monumen kegagalan kolaborasi pemerintah, legislatif, dan swasta. Sebuah pasar yang harusnya jadi pusat ekonomi rakyat, berubah jadi panggung sandiwara politik dan bisnis yang penuh sandiwara.***
