KOTA BEKASI – Rotasi dan mutasi pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi rupanya menuai pro-kontra. Ada yang menyebut langkah Wali Kota Tri Adhianto dan Wakil Wali Kota Harris Bobihoe sarat bayangan KKN, ada pula yang menilai ini sekadar “penyegaran mesin birokrasi”.
Tokoh Pemuda Medan Satria Rosadi mendukung penuh ke bijakan walikota dan wakil wali kota Bekasi keputusan terkait rotasi dan mutasi yang baru dilaksanakan.
Rotasi pejabat Bekasi menuai kritik soal nepotisme, tapi warga menilai wajar. Wali Kota Tri Adhianto bukan alat pemuas semua pihak, hasil kerja yang dinanti.
“Rotasi wali kota Bekasi itu sesuai persedur dan tidak ada melawan hukum alias penyegaran. ASN itu pun tidak masalah siap di tempat di mana saja,”tegas Roy sapaan akrabnya.
Menurut dia pihak yang menyoal rotasi dan mutasi keliatan kerana usur tidak suka kota Bekasi lebih baik maka selalu mencari-cari kesalahan walikota tapi tidak salah nya dalam rotasi ini.
Dia menilai rotasi ini hal biasa dalam tubuh ASN. Ia bahkan menyarankan publik untuk menunggu hasil kerja, bukan buru-buru menuding.
“Lihat saja nanti, bagaimana pendapatan daerah kita dengan kepala Bapenda yang baru. Kalau target tak tercapai, barulah dikritisi,” ujarnya, Kamis (4/9/2025).
Sementara warga lainnya, Ahmad Juaini juga menyinggung isu sensitif soal Tia adik Wali Kota Bekasi yang menduduki jabatan Kepala Dinas Kesehatan. Menurutnya, tidak ada larangan soal hubungan keluarga selama punya kapasitas.
“Masa orang yang jelas-jelas punya kemampuan lalu dilarang cuma karena keluarganya Wali Kota? Itu sudah sesuai aturan dan prosedur. Jangan sampai logika publik jadi kaku hanya karena alergi kata ‘adik’,” sindirnya.
Ia menambahkan, dalam banyak organisasi, praktik anggota keluarga duduk di posisi strategis bukan hal baru. “Yang ribut biasanya justru orang yang belum pernah pegang jabatan. Kalau sudah pernah jadi pimpinan, ya sama saja, pasti bawa ‘orang dekat’ juga,” ucapnya.
Juaini berharap mutasi pejabat kali ini benar-benar meningkatkan layanan publik. “Kita doakan saja Dinas Kesehatan bisa bekerja lebih baik. Orang sakit jangan sampai antre kayak nunggu tiket konser. Puskesmas butuh alat, ya harus dipenuhi. Itu kunci kesehatan masyarakat,” ujarnya.
Soal Bapenda, ia menegaskan bahwa pendapatan daerah adalah urat nadi pembangunan. “Kalau pajak daerah bagus, kota bisa bangun sekolah tanpa ngemis ke pusat. Puskesmas pun bisa beli alat medis baru. Jadi jangan ribut terus, mari doakan positif saja. Kalau ternyata jelek, ya kritik dengan solusi, bukan cuma bacot tanpa data,” katanya menutup.
Rotasi ini menjadi ujian pertama duet Tri-Harris apakah sekadar menukar kursi demi harmoni birokrasi, atau benar-benar memperkuat mesin Pemkot Bekasi agar tak mogok di tengah jalan. Yang jelas, seperti kata Juaini, Wali Kota dan Wakilnya bukanlah alat pemuas apalagi pemuas semua pihak.***
