JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto resmi mengguyur program hilirisasi perkebunan dengan anggaran jumbo: Rp 9,95 triliun alias dibulatkan jadi Rp 10 triliun, untuk periode 2025–2027.
Dana segunung ini diharapkan bisa mengubah wajah perkebunan Indonesia yang selama ini sering tersandera masalah klasik tanam semangat, panen bingung. Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menjelaskan, untuk tahun ini sudah mulai cair Rp 2,54 triliun.
“Anggarannya ada Rp 9,9 triliun, Rp 10 triliun untuk perdana. Ini sudah cair, jadi Rp 10 triliun tergantung bapak ibu sekarang,” kata Amran dalam Rapat Koordinasi Percepatan Pelaksanaan Program Hilirisasi Komoditas Prioritas Perkebunan di Kementan, Jakarta, Senin (22/9/2025).
Tergantung bapak ibu? Artinya kalau uang ini nyangkut di jalan, bukan salah APBN, tapi salah yang pegang kunci.
Dalam rapat tersebut dilakukan penandatanganan dengan 200 kabupaten/kota seluruh Indonesia. Ikut menyaksikan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, serta jajaran direktur utama BUMN pangan.
Lengkap sudah tinggal rakyat yang menunggu, apakah hasilnya panen atau sekadar seremoni dengan baliho besar.
“Kami bersama Pak Mendagri dan dengan tangan Gubernur Bupati kurang lebih 200 kabupaten se-Indonesia. InsyaAllah dalam 3 tahun kita melakukan akselerasi,” ucap Amran penuh percaya diri.
Rinciannya pun terbilang mewah. Tahun 2026 akan digelontorkan Rp 5,63 triliun, lalu 2027 sebesar Rp 1,58 triliun. Enam komoditas jadi fokus:
- Tebu: Rp 1,52 triliun, bukan hanya untuk tanam, tapi juga benih. Mudah-mudahan tak ikut “tumbuh” mafia gula.
- Kakao: Rp 2,49 triliun, agar cokelat kita tak terus kalah manis dari produk Swiss.
- Kelapa: Rp 1,16 triliun, biar kelapa kita tidak cuma jadi “es kelapa muda” di pinggir jalan.
- Kopi: Rp 2,16 triliun, supaya petani kopi tidak hanya menyuplai bahan mentah, sementara yang bikin kaya adalah kafe estetik di ibu kota.
- Mete: Rp 500 miliar, semoga bijinya tak hanya jadi camilan Lebaran.
- Lada/Pala: Rp 350 miliar, agar tak hanya harum di dapur, tapi juga harum di neraca ekspor.
Program ini ambisius, tapi rakyat tentu menunggu hasil nyata, bukan sekadar angka triliunan yang mampir di berita lalu hilang dalam rapat.
Karena kalau uang Rp 10 triliun ini salah kelola, yang tumbuh bukanlah pohon tebu atau kopi, melainkan kebun baru bernama “Korupsi Perkebunan Nusantara”.***
