JAKARTA – Pemerintah lewat Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membuat gebrakan jumbo: Rp 200 triliun dana pemerintah resmi dipindahkan dari Bank Indonesia (BI) ke enam bank nasional, mulai Jumat (12/9/2025).
“Besok sudah masuk, ke enam bank,” ujar Purbaya di Hotel Bidakara, Kamis (11/9), dengan nada santai seolah sedang bilang “besok gajian, Bro.”
Sayangnya, nama enam bank itu tidak semua disebut. Tapi publik sudah bisa menebak: Mandiri, BRI, BNI, BTN pasti masuk daftar. Sisanya? Bisa jadi dua bank swasta besar, atau mungkin bank yang rajin bikin iklan lucu di TV.
Menurut Purbaya, langkah ini dilakukan untuk menghidupkan kembali aliran kredit dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Caranya? Dana itu ditaruh di rekening pemerintah dalam bentuk deposito.
Uang ratusan triliun ini akan diparkir dulu, lalu bank diharapkan tergoda buat muterin duit ke kredit produktif.
Purbaya percaya bank tidak akan membiarkan uang itu nganggur. “Ada cost dari penempatan dana. Jadi pasti bank akan cari imbal hasil lebih tinggi,” katanya.
Dengan kata lain, bank digoda untuk lebih rajin kasih kredit ketimbang sekadar pamer gedung megah dan bunga tabungan receh.
Kebijakan ini diklaim sebagai langkah menghidupkan perekonomian. Namun disisi lain apakah uang ini akan masuk ke kredit produktif sektor UMKM, energi terbarukan, pertanian modern, atau startup inovasi hijau?
Atau justru ke kredit konsumtif, beli apartemen mewah, mobil listrik impor, atau jalan-jalan pejabat yang selalu pakai dalih “kunker ekonomi”?
Di era transisi menuju ekonomi berkelanjutan, Rp 200 triliun seharusnya jadi bensin super untuk industri masa depan panel surya di desa, bioteknologi pertanian, green financing, hingga perbankan digital rakyat.
Tapi kalau hanya mampir jadi deposito dan kredit konsumtif, ya artinya ekonomi kita cuma pindah kamar, bukan pindah paradigma.
Purbaya menegaskan, dana ini bagian dari strategi besar menggerakkan pertumbuhan ekonomi. Dari total Rp 430 triliun yang selama ini mengendap di BI, separuhnya kini mulai “dimasukkan ke mesin”.***
