TANGGAMUS – Pelayanan di RSUD Batin Mangunang Kotaagung mendadak lumpuh pada Selasa (15/7/2025) siang. Puluhan pegawai rumah sakit kompak mogok kerja, memprotes tunggakan pembayaran jasa pelayanan yang belum dibayarkan manajemen sejak awal tahun.
Aksi mogok spontan ini dipicu menumpuknya hak pegawai yang belum dibayarkan, baik dari layanan umum maupun BPJS. Para pegawai mengaku sudah tujuh bulan bekerja tanpa kejelasan kapan hak mereka akan dibayarkan.
“Kami bukan menuntut bonus, ini hak kami. Sudah tujuh bulan tidak ada kejelasan. Tadi direktur bilang akan dibayar dalam dua-tiga hari, tapi janji seperti ini sudah sering kami dengar,” ujar Riadi Nata, salah satu pegawai.
Disebutkan, jasa pelayanan umum belum dibayar sejak Januari 2025, sementara jasa BPJS baru cair dua bulan terakhir. Aksi ini sempat mengganggu layanan medis, namun berhasil diredam setelah digelar dialog internal dengan pihak manajemen.
Direktur RSUD, dr. Theresia Hutabarat, berjanji akan menyelesaikan semua tunggakan paling lambat akhir pekan ini. Ia juga mengatakan akan menata ulang sistem pembayaran agar tidak lagi molor tiap bulan.
Sementara itu, Kepala Bidang Pelayanan Perawatan, Desi Susanti, menyatakan aksi ini murni bentuk kekecewaan pegawai terhadap hak yang belum dibayar.
“Soal penyebab keterlambatan itu ranah keuangan, saya tidak bisa berkomentar lebih jauh,” ujarnya singkat.
Ironisnya, di hari yang sama, manajemen RSUD Batin Mangunang justru menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPRD Tanggamus. Pemanggilan ini berkaitan dengan kasus kematian seorang tahanan Rutan Kelas IIB Kota Agung yang sempat dirawat di rumah sakit tersebut.
Kasus itu turut memicu sorotan tajam publik atas kualitas layanan RSUD dan dugaan kelalaian dalam penanganan medis.
Kini, krisis kepercayaan terhadap pengelolaan RSUD Batin Mangunang semakin mencuat. Keterlambatan pembayaran hak pegawai disebut-sebut hanya puncak gunung es dari berbagai persoalan internal rumah sakit yang belum terungkap ke publik. ***
